,

Accounting Profession in Obliterating Money Laundering

Pencucian uang atau money laundering merupakan tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. David Fraser (Benny Swastika, 2011: 2) menyatakan bahwa money laundering adalah sebuah proses yang sungguh sederhana, yaitu uang kotor, yang diperoleh dari tindak pidana, diproses atau di-”cuci” melalui sumber yang sah atau “bersih” sehingga orang dapat menikmati keuntungan yang tidak halal dengan aman. Pada umumnya, money laundering dilakukan melalui tiga langkah tahapan. Pertama, tahap penempatan (placement), yaitu uang hasil kejahatan ditempatkan ke dalam sistem keuangan. Selanjutnya, tahap penyebaran (layering), yaitu bentuk dana dipindahkan atau dikonversi melalui transaksi keuangan yang kompleks agar dana dipisahkan atau dijauhkan dari sumbernya. Ketiga, tahap pengumpulan (integration), yaitu harta hasil kejahatan yang telah tampak sah mulai digunakan untuk dinikmati langsung ataupun diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Di Indonesia, usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah dibentengi dengan landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002) tentang Tindak Pidana Pencucian. Selain itu, upaya pelaporan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang  dieksekusi oleh berbagai lembaga yang berwajib seperti lembaga Penyedia Jasa Keuangan, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan penegak hukum. 

Namun, saat ini tindak pidana pencucian uang telah berkembang menjadi semakin kompleks dengan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan merambah ke berbagai sektor. Agar tidak mudah diendus oleh pemerintah, pelaku tidak lagi sekadar mengandalkan media jasa keuangan, tetapi juga menggunakan “gate keeper” dalam skema tindak pidana pencucian uang mereka. Gate keeper merujuk pada profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global seperti Akuntan, Akuntan Publik, Notaris hingga Advokat yang bila tidak bertanggungjawab, dapat memanfaatkan keahliannya untuk menyembunyikan tindak pidana. Dalam rangka memuluskan proses pencucian uang, khususnya pada tahap layering, para pelaku sering memanfaatkan profesi-profesi tersebut agar mengaburkan asal usul uang hasil tindak pidana dan berlindung di balik Undang-Undang yang mengatur kerahasiaan klien. Gate keeper dapat terlibat dalam berbagai kegiatan atas nama klien mereka secara anonim seperti mendirikan perusahaan fiktif, membeli properti, membuka rekening bank, dan mentransfer aset atas nama klien mereka dengan pihak terkait atau perantara.

Financial Action Task Force (FATF), sebuah badan antar pemerintah yang memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, akhirnya merekomendasikan agar profesi-profesi tersebut menjadi pihak yang berkewajiban melapor kasus tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, akuntan saat ini harus berperan aktif sebagai perpanjangan tangan penegak hukum dan bagian dari Early Warning System untuk memastikan orang yang memasuki sistem keuangan memiliki latar belakang bersih dari tindak pidana serta mendeteksi adanya tindak pidana pencucian uang. Akuntan berada pada posisi terdepan dan merupakan orang pertama yang mempunyai kesempatan untuk melihat laporan keuangan klien sehingga dapat mengawasi transaksi keuangan atau aktivitas finansial perusahaan, organisasi maupun individu. 

Sebagai bagian dari Early Warning System, akuntan harus selalu menjaga objektivitas dan skeptisme profesional. Akuntan bisa saja dengan tidak sadar atau sadar dimanfaatkan dalam memanipulasi tindak pidana pencucian uang sehingga penting bagi akuntan untuk mewaspadai tanda-tanda yang dapat menjadi indikasi pencucian uang oleh klien.  Tanda-tanda tersebut antara lain adanya ketidakkonsistenan informasi yang diberikan klien, permintaan yang tidak masuk akal dalam konteks profil klien seperti klien jangka panjang membuat permintaan yang tidak seperti biasanya ataupun terdapatnya struktur kelompok yang kompleks tidak dijelaskan dengan benar, atau salah satu contoh pembenarannya adalah “alasan pajak” atau “dana privasi”. Tanda-tanda lain dapat berupa perilaku klien yang kerap kali menghindar atau enggan memberikan jawaban komprehensif atas pertanyaan mendasar dan klien meminta pelayanan di luar keahlian akuntan atau perusahaan.

Dengan mengamati, akuntan dapat menilai apakah terdapat aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah dari transaksi keuangan klien sehingga akuntan dapat mengindikasi jika terjadi pencucian uang. Akuntan juga dapat memberi perhatian khusus kepada hubungan bisnis dan transaksi klien dengan orang yang tinggal di negara dengan peraturan anti tindak pidana pencucian uang yang minim dan lemah karena ada kemungkinan bahwa uang hasil tindak pidana dilarikan ke luar negeri. Tindak pidana pencucian uang tentunya akan disembunyikan dengan baik oleh pelaku dalam rangka mengecoh akuntan. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, akuntan dapat meminta meminta nasihat hukum dari lembaga yang terkait. 

Keberadaan akuntan maupun profesi gate keeper lainnya sebagai pihak yang berkewajiban melapor kasus pencucian uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Berdasarkan PP tersebut, pelapor baru meliputi pihak pelapor penyedia jasa keuangan yaitu perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembaga pembiayaan ekspor. Pihak pelapor lainnya meliputi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan. Pasal 8 PP 43 Tahun 2015 mengharuskan pihak pelapor untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, meliputi pembelian dan penjualan properti; pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. 

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, akuntan harus mampu mengenali dengan baik profil pengguna jasanya dan menghindari atau wajib melaporkan nasabah yang transaksinya tergolong mencurigakan. Hal ini tentu berbenturan dengan prinsip yang mengatur kerahasiaan data klien yang selama ini telah diatur dalam berbagai regulasi dan Kode Etik Akuntan. Namun, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 memberikan jaminan penuh kepada para akuntan yang berhadapan dengan kasus pencucian uang walau terikat oleh aturan keterbukaan data yang selama ini telah diatur di Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Adanya penambahan pihak pelapor juga diharapkan dapat mendukung PPATK untuk menyiapkan instrumen pelaporan yang efektif dan efisien sehingga tidak memberatkan pihak pelapor dan PPATK sendiri. PPATK juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara baik sehingga data yang dilaporkan oleh pihak pelapor, khususnya akuntan, merupakan data yang akurat dan disampaikan tepat waktu sehingga bisa mendukung tujuan pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Sebagai gate keeper, seorang akuntan juga harus selalu memegang teguh integritas dan kode etik akuntan agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Anti-Corruption Clearing House. (n.d.). Retrieved from acch.kpk.go.id: https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang

Fauzi, G. (2015, Agustus 6). Berita Hukum Kriminal. Retrieved from www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150806120900-12-70428/profesi-gatekeeper-wajib-lapor-dugaan-cuci-duit

Foyle, A. (2016, April 11). News. Retrieved from www.accountancyage.com: https://www.accountancyage.com/2016/04/11/the-red-flags-accountants-must-understand-to-combat-money-laundering/

IAI. (2015, Oktober 28). Detail Arsip. Retrieved from www.iaiglobal.or.id: http://www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-858

Murray-West, R. (2017, Februari 10). Cybersecurity. Retrieved from www.telegraph.co.uk: https://www.telegraph.co.uk/money/criminal-activities/money-laundering-accountant-responsibilities/

Oliver, L. (2015, November 13). Financial Accounting and Reporting. Retrieved from www.aatcomment.org.uk: https://www.aatcomment.org.uk/accountancy-resources/financial-accounting-and-reporting/money-laundering-what-are-the-risks-for-accountants/

Rozmita Dewi Yuniarti Rozali, C. F. (2015). Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering Berdasarkan Prespektif Akuntan Forensik. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 3 (1), 2015, 572-585, 572-585.

Utama, M. F. (2014, Februari 2). Retrieved from http://pusdiklatwas.bpkp.go.id: http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20140203_085447/MENGENALI%20PROSES%20PENCUCIAN%20UANG%20(MONEY%20LAUNDERING)%20DARI%20HASIL%20TINDAK%20PIDANA.pdf

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *