,

Audit BPK: Menuju Pemerintahan yang Transparan dan Bebas Korupsi

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) 2017 yang dirilis oleh Transparency International, saat ini Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 37 dari maksimal 100. Skor dan peringkat dalam CPI didapatkan dari hasil survei dan expert assessment yang dilakukan oleh Transparency International. Skor transparansi yang didapatkan Pemerintah Indonesia dapat dikatakan sangatlah kecil. Nilai ini juga sangat minim dibanding negara lain, terlihat dari peringkat CPI Indonesia yang berada dibawah 50 besar. Maka dari itu, angka tersebut menggambarkan tingkat korupsi di Pemerintah Indonesia yang masih menjadi masalah nyata dan perlu diperhatikan di Indonesia. Lantas apa peran BPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas manajemen dan akuntabilitas lembaga pemerintahan? Sebelumnya, mari kita lihat struktur, cara kerja, dan kinerja BPK terlebih dahulu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Menurut UUD tahun 1945 Pasal 23F, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Sementara, pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Kepengurusan BPK terdiri dari 1 orang ketua (merangkap anggota), 1 orang wakil ketua (merangkap anggota), dan 7 anggota. Anggota BPK ini akan membawahi tiap-tiap divisi yang ada di dalam BPK. Sedangkan dalam melakukan audit, BPK memiliki staf tersendiri yaitu auditor. Auditor ini hanya merupakan pelaksana atau termasuk dalam pegawai negeri sipil.

Untuk melaksanakan tugasnya, BPK melakukan pemeriksaan kepada seluruh entitas yang menggunakan uang negara melalui tiga pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Dalam melakukan audit laporan keuangan, pemeriksaan BPK harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017. SPKN ini merupakan pembaharuan dari SPKN 2007 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar audit internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan saat ini. Sejak tahun 2016, BPK juga melakukan outsourcing dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membantu tugas BPK dalam mengaudit laporan keuangan. Hasil laporan dari KAP nantinya akan di-review dan dipertanggungjawabkan oleh BPK. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya tenaga auditor di BPK untuk melaksanakan semua kegiatan pemeriksaan. Untuk melihat efektivitas suatu instansi, BPK melakukan audit kinerja yang dilakukan langsung oleh BPK sendiri. Dari hasil laporan audit tersebut, BPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan instansi tersebut. Terakhir yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) merupakan pengujian dan review yang bersifat investigasi. PDTT dapat dilakukan untuk membantu pihak yang berwenang dalam pengusutan suatu kasus. Namun, BPK hanya berhak memberikan opini audit dan memberikan rekomendasi audit. Sehingga, bila terjadi dugaan korupsi atau kecurangan BPK hanya menyerahkan hasil audit kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Sejauh ini, BPK telah memberikan beberapa kontribusi untuk pemberantasan korupsi. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018, selama periode 2003 s.d. 30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan pemeriksaan mengandung indikasi pidana senilai Rp33,52 triliun dan US$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp45,65 triliun. Secara keseluruhan, temuan pemeriksaan BPK mengandung indikasi pidana yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sebanyak 425 temuan senilai Rp33,05 triliun dan US$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,05 triliun. Sedangkan, temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi lebih lanjut dari instansi yang berwenang sebanyak 22 temuan (5%) senilai Rp473,47 miliar dan US$78,38 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp1,60 triliun.

Melihat hasil tersebut, memberikan gambaran pentingnya hasil temuan dari BPK untuk memberantas korupsi. Walaupun BPK tidak berwenang langsung mengatasi hal tersebut, tetapi laporan yang diberikan kepada pihak berwajib sangat berkontribusi untuk mengurangi korupsi. Berangkat dari hal tersebut, menunjukkan pentingnya ketepatan dari laporan audit BPK. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) memang bukan berarti suatu lembaga tidak melakukan korupsi. Opini WTP hanya mengartikan bahwa pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Meskipun begitu, hasil audit BPK tetaplah penting untuk membantu meningkatkan transparansi dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, auditor BPK dituntut untuk tetap memiliki sikap yang independen. BPK perlu memberlakukan pengawasan dan kontrol yang lebih tepat sehingga tidak terjadi kecurangan antara entitas yang diperiksa dengan auditor. Independensi BPK menjadi hal utama yang harus diperhatikan BPK. BPK harus terbebas dari intervensi manapun termasuk partai politik. Namun, hal ini sangat sulit dicapai oleh BPK, mengingat dalam proses pemilihan anggota BPK sendiri diajukan oleh DPR. Meskipun terdapat peraturan yang melarang anggota BPK untuk masuk ke dalam partai politik tetapi tidak ada larangan mengenai latar belakang anggota BPK dalam partai politik.

Melihat beberapa data diatas, BPK sejatinya bukanlah badan yang berwenang mengungkap kasus korupsi. Namun, BPK tetap berkontribusi dalam membongkar kasus korupsi. Kita dapat melihat besarnya peran BPK dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia. Peran tersebut dapat tercapai dengan maksimal bila BPK benar-benar menjadi lembaga yang independen dan menjunjung tinggi kode etik auditor. BPK juga dapat memaksimalkan kerja sama dengan KAP dalam mengaudit keuangan negara dan memberikan sosialisasi kepada KAP mengenai SPKN sehingga kinerja BPK dapat lebih terbantu. Dengan beberapa hal tersebut, diharapkan BPK dapat membuat pemerintahan menjadi lebih transparan dan bebas korupsi.

Daftar Referensi:

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2017). Gambaran Umum BPK RI. http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/12/file_storage_1512639232.pdf, diakses pada 22 Desember 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI. http://www.bpk.go.id/page/tugas-dan-wewenang-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-bpk-ri#, diakses pada 22 Desember 2018

Badan Pemeriksa Keuangan RI. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018. http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2018/I/ihps_i_2018_1538459607.pdf, diakses pada 22 Desember 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 20 KAP Akan Audit Pemerintah. www.bpk.go.id/news/20-kap-akan-audit-pemerintah, diakses pada 22 Desember 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jenis-Jenis Pemeriksaan BPK. http://tanjungpinang.bpk.go.id/?p=4927, diakses pada 26 Desember 2018.

Moreira, Patricia, & Rubio, Delia F. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, diakses pada 22 Desember 2018.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *