,

Blockchain: The Future of Tax System

Pada era digitalisasi ini, blockchain dikenal sebagai salah satu teknologi ternama dengan kemampuannya dalam menyimpan data permanen dalam satu blok dan memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi institusi perbankan, perusahaan dan pemerintah. Blockchain memiliki prospek yang besar sebagai salah satu teknologi yang dapat diandalkan dalam mereformasi sistem perpajakan dan diprediksi akan diimplementasikan pada sistem perpajakan di negara-negara maju dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Lalu, bagaimana cara kerja blockchain dan apa manfaat blockchain apabila diaplikasikan dalam dunia pajak? Artikel ini akan mengungkap bagaimana kehebatan blockchain saat diimplementasikan dalam dunia perpajakan.

Apa Itu blockchain?

Blockchain adalah buku besar digital yang terdiri dari catatan transaksi atau data yang tersebar di jaringan internet dan komputer. Blockchain juga dapat diartikan sebagai struktur data yang tidak dapat diubah dan hanya bisa ditambahkan saja. Setiap data dari blockchain ini saling terhubung sehingga jika terjadi perubahan di salah satu blok data maka akan berpengaruh terhadap data lainnya. Blockchain tidak dikelola dan dikontrol oleh satu pihak saja, tetapi disebarluaskan secara publik dan dapat dikelola secara global dalam waktu yang bersamaan.

Bagaimana Cara Kerja Blockchain?

Blockchain terdiri dari banyak blok yang tidak hanya menyimpan informasi berupa transaksi atau uang melainkan juga beragam bentuk variasi data lainnya. Sistem blockchain menggunakan kriptografi yang berfungsi untuk membentuk sebuah jaringan dan menjamin keamanan informasi mengenai siapa yang mengirim dan menerima informasi sehingga orang-orang bisa melakukan transasksi secara aman terhadap satu sama lain. Kriptografi tersebut juga berfungsi untuk mengambil data dari blok sebelumnya dan mengubahnya menjadi compact string yang berguna untuk mendeteksi adanya praktik sabotase. Blok yang terbuat oleh sistem kriptografi membuat blok tersebut terkunci dalam rantai sehingga data yang tersimpan di dalam blok tersebut tidak dapat diubah atau dihapus. Teknologi blockchain bersifat terdesentralisasi sehingga setiap perangkat lunak yang di-install pada komputer memiliki salinan blockchain yang terus diperbaharui dengan blok baru. Ketika seseorang ingin menambahkan data pada sebuah buku besar, orang lain harus mengkonfirmasi kebenaran data tersebut dan selanjutnya perubahan data tersebut dimasukkan ke dalam blok.

Penerapan Blockchain Pada Sistem Perpajakan

Penerapan blockchain pada sistem pajak penghasilan memungkinkan tidak adanya peran perantara. Pekerja hanya perlu memasukan penghasilan kotor pada sistem dan blockchain berfungsi untuk menghitung besar pajak yang perlu dibayarkan dan menjaga sistem keamanan serta privasi penghasilan individu. Data hasil penghitungan gaji bersih dikirim menuju akun pekerja dan data penghitungan pajak penghasilan dikirim ke pemerintah. Pemerintah tidak perlu menduplikasi data penghasilan pekerja dari berbagai institusi, institusi tidak perlu memotong penghasilan kotor para pekerjanya untuk pembayaran pajak dan individu tidak perlu menghitung pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan kotor. Proses pembayaran pajak penghasilan melalui sistem blockchain menajdi lebih cepat, hemat biaya dan lebih efisien.

Penerapan blockchain pada pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki manfaat yang hampir sama dengan penerapannya pada pajak penghasilan. Berbagai manfaat dari penerapan tersebut antara lain mengurangi beban administrasi perusahaan dan beban jasa akuntansi, seluruh transaksi dilakukan secara langsung (real time) dan dieksekusi oleh sistem otomatisasi yang disebut dengan smart contracts, mengurangi risiko kesalahan dan penipuan, dan melakukan transfer pembayaran antara perusahaan dengan pemerintah dengan kecepatan tinggi. Teknologi smart contracts membagi faktur ke dalam beban PPN dan beban selain PPN. Teknologi ini secara otomatis menghitung PPN dan dibayarkan langsung kepada otoritas pajak tanpa melalui perantara.

Blockchain pada sistem perpajakan dapat bermanfaat untuk mengantisipasi tindakan manipulasi pajak, korupsi, dan pemalsuan data. Distribusi buku besar memberikan informasi pajak untuk diaudit oleh otoritas pajak. Blockchain berpotensi untuk mendeteksi penggelapan pajak dan penghindaran pajak melalui transparansi yang memungkinkan otoritas pajak dapat mengakses catatan keuangan wajib pajak secara langsung.

Melalui penjelasan ini, sistem perpajakan memiliki potensi untuk lebih maju dan berkembang dengan penerapan teknologi blockchain yang menawarkan berbagai manfaat. Teknologi tersebut dapat diandalkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam dunia pajak dan meningkatkan efisiensi pada digitalisasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan perencanaan yang matang untuk mengimplementasikan teknologi blockchain pada sistem perpajakan di Indonesia mengingat banyak negara maju kini sedang mengembangkan teknologi tersebut.

Referensi:

  1. Frankowski, Ernest. (2017). Blockchain Technology and Its Potential in Taxes. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Blockchain-technology-and-its-potential-in-taxes-2017-EN.PDF, diakses pada 20 April 2018.
  2. Dahlen, Camilla. (2017). Blockchain May Transform Transactions And Taxes. http://www.digitalistmag.com/digital-economy/2017/10/25/blockchain-may-transform-transactions-taxes-05444133, diakses pada 22 April 2018.
  3. Flynn, Channing. (2016). Preparing for Digital Taxation in a Blockchain World. https://www.bna.com/preparing-digital-taxation-n73014447764/, diakses pada 23 April 2018.
  4. Bulk, Gijsbert dan Ros Barr. (2017). How blockchain could transform the world of indirect tax. https://betterworkingworld.ey.com/trust/how-blockchain-could-transform-the-world-of-indirect-tax, diakses pada 23 April 2018.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *