Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) 2017 yang dirilis oleh Transparency International, saat ini Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 37 dari maksimal 100. Skor dan peringkat dalam CPI didapatkan dari hasil survei dan expert assessment yang dilakukan oleh Transparency International. Skor transparansi yang didapatkan Pemerintah Indonesia dapat dikatakan sangatlah kecil. Nilai ini juga sangat minim dibanding negara lain, terlihat dari peringkat CPI Indonesia yang berada dibawah 50 besar. Maka dari itu, angka tersebut menggambarkan tingkat korupsi di Pemerintah Indonesia yang masih menjadi masalah nyata dan perlu diperhatikan di Indonesia. Lantas apa peran BPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas manajemen dan akuntabilitas lembaga pemerintahan? Sebelumnya, mari kita lihat struktur, cara kerja, dan kinerja BPK terlebih dahulu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Menurut UUD tahun 1945 Pasal 23F, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Sementara, pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Kepengurusan BPK terdiri dari 1 orang ketua (merangkap anggota), 1 orang wakil ketua (merangkap anggota), dan 7 anggota. Anggota BPK ini akan membawahi tiap-tiap divisi yang ada di dalam BPK. Sedangkan dalam melakukan audit, BPK memiliki staf tersendiri yaitu auditor. Auditor ini hanya merupakan pelaksana atau termasuk dalam pegawai negeri sipil.

Untuk melaksanakan tugasnya, BPK melakukan pemeriksaan kepada seluruh entitas yang menggunakan uang negara melalui tiga pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Dalam melakukan audit laporan keuangan, pemeriksaan BPK harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017. SPKN ini merupakan pembaharuan dari SPKN 2007 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar audit internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan saat ini. Sejak tahun 2016, BPK juga melakukan outsourcing dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membantu tugas BPK dalam mengaudit laporan keuangan. Hasil laporan dari KAP nantinya akan di-review dan dipertanggungjawabkan oleh BPK. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya tenaga auditor di BPK untuk melaksanakan semua kegiatan pemeriksaan. Untuk melihat efektivitas suatu instansi, BPK melakukan audit kinerja yang dilakukan langsung oleh BPK sendiri. Dari hasil laporan audit tersebut, BPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan instansi tersebut. Terakhir yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) merupakan pengujian dan review yang bersifat investigasi. PDTT dapat dilakukan untuk membantu pihak yang berwenang dalam pengusutan suatu kasus. Namun, BPK hanya berhak memberikan opini audit dan memberikan rekomendasi audit. Sehingga, bila terjadi dugaan korupsi atau kecurangan BPK hanya menyerahkan hasil audit kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Sejauh ini, BPK telah memberikan beberapa kontribusi untuk pemberantasan korupsi. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018, selama periode 2003 s.d. 30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan pemeriksaan mengandung indikasi pidana senilai Rp33,52 triliun dan US$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp45,65 triliun. Secara keseluruhan, temuan pemeriksaan BPK mengandung indikasi pidana yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sebanyak 425 temuan senilai Rp33,05 triliun dan US$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,05 triliun. Sedangkan, temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi lebih lanjut dari instansi yang berwenang sebanyak 22 temuan (5%) senilai Rp473,47 miliar dan US$78,38 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp1,60 triliun.

Melihat hasil tersebut, memberikan gambaran pentingnya hasil temuan dari BPK untuk memberantas korupsi. Walaupun BPK tidak berwenang langsung mengatasi hal tersebut, tetapi laporan yang diberikan kepada pihak berwajib sangat berkontribusi untuk mengurangi korupsi. Berangkat dari hal tersebut, menunjukkan pentingnya ketepatan dari laporan audit BPK. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) memang bukan berarti suatu lembaga tidak melakukan korupsi. Opini WTP hanya mengartikan bahwa pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Meskipun begitu, hasil audit BPK tetaplah penting untuk membantu meningkatkan transparansi dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, auditor BPK dituntut untuk tetap memiliki sikap yang independen. BPK perlu memberlakukan pengawasan dan kontrol yang lebih tepat sehingga tidak terjadi kecurangan antara entitas yang diperiksa dengan auditor. Independensi BPK menjadi hal utama yang harus diperhatikan BPK. BPK harus terbebas dari intervensi manapun termasuk partai politik. Namun, hal ini sangat sulit dicapai oleh BPK, mengingat dalam proses pemilihan anggota BPK sendiri diajukan oleh DPR. Meskipun terdapat peraturan yang melarang anggota BPK untuk masuk ke dalam partai politik tetapi tidak ada larangan mengenai latar belakang anggota BPK dalam partai politik.

Melihat beberapa data diatas, BPK sejatinya bukanlah badan yang berwenang mengungkap kasus korupsi. Namun, BPK tetap berkontribusi dalam membongkar kasus korupsi. Kita dapat melihat besarnya peran BPK dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia. Peran tersebut dapat tercapai dengan maksimal bila BPK benar-benar menjadi lembaga yang independen dan menjunjung tinggi kode etik auditor. BPK juga dapat memaksimalkan kerja sama dengan KAP dalam mengaudit keuangan negara dan memberikan sosialisasi kepada KAP mengenai SPKN sehingga kinerja BPK dapat lebih terbantu. Dengan beberapa hal tersebut, diharapkan BPK dapat membuat pemerintahan menjadi lebih transparan dan bebas korupsi.

Daftar Referensi:

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2017). Gambaran Umum BPK RI. http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/12/file_storage_1512639232.pdf, diakses pada 22 Desember 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI. http://www.bpk.go.id/page/tugas-dan-wewenang-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-bpk-ri#, diakses pada 22 Desember 2018

Badan Pemeriksa Keuangan RI. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018. http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2018/I/ihps_i_2018_1538459607.pdf, diakses pada 22 Desember 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 20 KAP Akan Audit Pemerintah. www.bpk.go.id/news/20-kap-akan-audit-pemerintah, diakses pada 22 Desember 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jenis-Jenis Pemeriksaan BPK. http://tanjungpinang.bpk.go.id/?p=4927, diakses pada 26 Desember 2018.

Moreira, Patricia, & Rubio, Delia F. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017, diakses pada 22 Desember 2018.

Aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak bisa dipisahkan dari peranan internet dan data digital, termasuk dalam bisnis. Data digital yang biasanya kita lihat dalam media sosial adalah bagian kecil dari Big Data. Manajer dalam suatu perusahaan dapat memanfaatkan Big Data untuk mengambil keputusan-keputusan yang krusial.

Big Data adalah sebuah teknologi baru di dunia teknologi informasi yang proses pengolahan, penyimpanan, dan analisis datanya dalam berbagai bentuk atau format, berjumlah besar, dan pertambahan data yang sangat cepat.

Dewasa ini, banyak perusahaan yang mulai mengadopsi Big Data di berbagai bidang, terutama untuk mengurangi management risk dikarenakan jumlah data yang terus meningkat secara signifikan. Data ini digunakan sebagai acuan dalam pengambilan berbagai keputusan yang diinginkan perusahaan. Pengolahan dan analisis data dalam jumlah yang sangat besar memerlukan waktu yang relatif jauh lebih singkat dibanding dengan menggunakan teknologi lainnya.

Analisis Big Data dapat memberikan keuntungan bagi bisnis terhadap pesaingnya. Big Data mampu meningkatkan kualitas model management riskkarena meningkatnya ketersediaan dan keragaman statistik. Pada masa sekarang, Big Data dapat digunakan untuk menyimulasikan berbagai skenario untuk mewujudkan semua potensi risiko yang menyebabkan reaksi lebih cepat terhadap perkembangan di pasar. Big Data juga memungkinkan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi kecurangan lebih cepat dan lebih akurat dengan membandingkan data internal dan eksternal dari berbagai pihak terkait.

Untuk menerapkan Big Data dalam management risk, instansi mengadopsi pendekatan evolusioner terstruktur guna mengakomodasi cakupan data yang besar dan luas. Cara pertama dalam menggunakan Big Data adalah data internal harus dikumpulkan dan digunakan. Setelah itu, instansi akan memiliki gagasan sumber data yang lebih jelas yang akan menguntungkan instansi terkait, sehingga instansi dapat menggunakan sumber eksternal. Yang lebih penting dari pada jumlah data adalah proses analisis yang terintegrasi. Mengambil langkah kecil untuk menerapkan program data yang besar memungkinkan instansi mengidentifikasi kelemahan atau risiko.

Referensi:

Banking Hub. 2014. Big Data: Potentials from a Risk Management Perspective. Diambil dari https://www.bankinghub.eu/banking/finance-risk/big-data-potentials-from-a-risk-management-perspective

Francesco Corea. 2016. Big Data & Risk Management in Financial Markets. Diambil dari https://medium.com/@Francesco_AI/big-data-and-risk-management-in-financial-markets-part-i-eed4e245f3db

Fraunhofer Institute. Big Data: Opportunities and Privacy Challenges. Diambil dari https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1502/1502.00823.pdf

Saat ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa internet telah menjadi bagian dari kebutuhan yang sangat kita perlukan. Oleh karena itu, perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini telah menjadi sangat besar dan dapat dilihat dengan jelas. Dalam menghapi era digital yang sedang berkembang dengan pesat saat ini, seorang akuntan dituntut untuk turut menyesuaikan diri dalam menghadapi perkembangan tersebut. Tentunya e-commerce memiliki banyak dampak positif seperti meningkatkan pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, meningkatkan customer loyalty, dan lain sebagainya. Dibalik segala kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce, tentunya terdapat pula efek samping yang menjadi tantangan bagi para akunta. Tantangan tersebut terletak pada pengakuan pendapatan pada penjualan barang, validasi transaksi, serta otorisasi dan keamanan transaksi.

 

Pengakuan Pendapatan

Berdasarkan PSAK 23 (R 2009) atau IAS 18 mengenai pendapatan, dinyatakan bahwa pendapatan hanya dapat diakui apabila memenuhi seluruh kebutuhan berikut, yaitu entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan tersebut akan mengalir mengalir ke entitas, dan biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Sering kali ketika melakukan penjualan, entitas tersebut melakukan pemindahan risiko bersamaan dengan pengalihan hak legal atas barang-barang. Tidak jarang pula hal ini tidak dapat diterima, maka perlu memberlakukan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (Substance Over Form). Namun, apabila kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi, meskipun pengalihan hak legal atas barang-barang telah dilakukan, pendapatan tidak dapat diakui. Sehingga diperlukan hukum yang lebih jelas untuk mengatur hal tersebut.

 

Validasi Transaksi

Dalam sistem e-commerce, pembeli dan penjual tidak secara langsung bertemu satu sama lain atau saling kenal pada sebelumnya. Sebagai akuntan, hal tersebut dapat menjadi pembuktian yang cukup ketika melakukan audit laporan keuangan atas asersi existence/occurrence. Pembuktian yang cukup juga dapat berasal dari data-data akuntansi dan infomasi pendukung lain yang relevan dan valid. Namun, pada sistem e-commerce, pembeli dapat memalsukan identitas dirinya dengan mudah dan melakukan transaksi. Hal ini akan membuat tidak validnya transaksi yang terjadi ketika dilakukan audit karena pembeli tersebut bukannya pembeli yang sesungguhnya. Untuk menangani hal ini, sistem keamanan dalam transaksi perlu untuk ditingkatkan sedemikian rupa agar pembeli tersebut dapat dipastikan keberadaannya.

 

Otorisasi dan Keamanan Transaksi

Ketika melakukan sebuah transaksi, diperlukan sebuah kesepakatan berdasarkan informasi yang simetris atau sama dari kedua belah pihak. Pada sistem tradisional, kesepakatan tersebut umumnya dilakukan diatas kertas yang dapat dijadikan bukti dan akan sulit untuk diubah isinya tanpa sepengetahuan dari pihak lainnya. Namun, dalam e-commerce, bukti-bukti transaksi tersebut seluruhnya dalam bentuk digital dan sangat rentan untuk dapat diubah oleh pihak lain yang memiliki keahlian di bidang tersebut dan kemudian melakukan penyangkalan atas transaksi yang telah dilakukan. Perlu kekuatan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi akan jauh lebih sulit untuk mengumpulkan data apabila pihak lain telah dapat mengubah bukti-bukti tanpa meninggalkan jejak. Untuk mencegah hal ini terjadi, perusahaan perlu untuk menggunakan pengamanan yang ketat dalam website atau aplikasi agar tidak mudah untuk dibajak oleh pihak lain.

 

Tantangan yang ada tidaklah membuat e-commerce menjadi sesuatu yang buruk dan tidak baik untuk digunakan. Sebaliknya, hal ini justru membuka kesempatan bagi akuntan yang dapat menyadarinya terlebih dahulu dan mengambil tindakan preventif untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Akuntan perlu untuk dapat memperluas wawasannya terhadap ilmu lain yang terkait dengan bidang e-commerce. Tentunya tidak mudah untuk dapat menghadapi hal tersebut, tetapi dibalik setiap tantangan pasti terdapat peluang pula.

 

Daftar Pustaka

Santosa, Setyarini (Mei 2002), “Electronic Commerce: Tantangan Kompetensi Akuntan Dalam Menghadapi Isu Internal Kontrol”, Universitas Kristen Petra.

Brândas,Claudiu , Megan,Ovidiu dan Crãciunescu, Mariela (Agustus 2013), “Study on the Impact of E-Commerce on Tax and Accounting Activities”, West University of Timisoara, Romania.

Hicks, Julie (2004), “E-commerce and Its Impact on the Accounting Profession”, UNC Greensboro.

Romney, Marshall B. and Paul John Steinbart (2000), Accounting Information Systems, Eight Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

The 17th ATV yang baru saja diselenggarakan bulan November kemarin mengusung “The Impact of IFRS 9 to Audit Approach in Banking Industry” sebagai tema utamanya. Dalam studi kasus pada ATV tahun ini diberikan dua sub tema yaitu “Audit on Management Assertion Regarding Classification & Measurement and Risk Management” dan “Audit on Hedge Accounting and Impairment of Financial Assets”. Tema ini diangkat dengan tujuan untuk melatih pola pikir para peserta dalam menghadapi kasus-kasus audit yang sering terjadi di lapangan serta melatih profesionalisme peserta ketika dihadapkan dengan perubahan sistem audit mengikuti perubahan IFRS.

IFRS 9 merupakan salah satu standar pelaporan akuntansi yang menjadi pokok pembicaraan akhir-akhir ini. Hal ini tak lain karena waktu pengimplementasiannya yang semakin dekat dan dampak yang diberikan oleh IFRS 9 terhadap pelaporan keuangan berbagai instansi yang berkecimpung dalam instrumen keuangan. IFRS 9 mengatur tentang pengklasifikasian, pengakuan, dan pengukuran instrumen keuangan. Dampaknya dirasa signifikan terutama bagi industri perbankan yang asetnya terdiri atas loan dan deposit. Standar ini akan mewajibkan bank untuk mengenali penurunan nilai aset lebih cepat dan memperkirakan kerugian yang diperkirakan pada masa mendatang terhadap spektrum aset yang lebih luas. Penerapan standar ini akan mulai diberlakukan pada bulan Januari 2018 secara luas dan diperkirakan akan meningkatkan ketentuan penurunan nilai kredit serta mempengaruhi perhitungan laba industri perbankan.

Pada dasarnya, auditor memiliki tujuan untuk memberikan opini berdasarkan hal-hal material dan biasanya audit lebih berfokus kepada aset dengan exposure yang lebih besar dan lebih berisiko. Dalam audit, terdapat dua jenis risiko, yaitu risiko inheren dan risiko kontrol. Risiko inheren (bawaan) adalah risiko yang akan terjadi tanpa kita memperhitungkan adanya kontrol internal, sementara risiko kontrol adalah risiko yang mungkin terjadi karena adanya salah saji atau kecurangan yang lolos dari kontrol internal. Industri perbankan memiliki risiko inheren yang sangat tinggi mengingat banyaknya kas dan aset yang dimiliki, sehingga dibutuhkan usaha yang lebih dalam mengaudit industri perbankan.

Ada beberapa prosedur yang dapat menguji kontrol internal dalam pengauditan industri perbankan. Tiga prosedur tes kontrol internal yang umum diketahui yaitu: test of control (mis. memeriksa profil dari kreditur dan debitur sebagai bentuk konfirmasi), substantive tests of transaction (mis. menentukan completeness, keakuratan, dan valid tidaknya data yang disajikan), serta melakukan verifikasi atas transaksi dan mendapatkan konfirmasi eksternal. Hal ini memang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan mengaudit industri lain, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh auditor industri perbankan.

Auditor harus senantiasa melihat sistem pencatatan oleh perbankan, asumsi-asumsi yang digunakan dengan informasi yang ada, serta struktur organisasi perusahaan yang berkaitan dengan otorisasi dan pengendalian. Mengetahui sistem operasional IT yang digunakan pun merupakan komponen penting karena IFRS 9 melihat struktur IT yang kuat. Dalam mengaudit berkaitan dengan klasifikasi aset dan hutang, auditor juga harus melihat kemampuan dan kecukupan dari perusahaan yang bersangkutan (kapabilitas).

Jika IFRS 9 diimplementasikan di tahun 2018, hal ini akan berdampak signifikan, karena akan banyak sekali laporan keuangan yang awalnya dinilai wajar menjadi tidak wajar ketika menggunakan IFRS 9 sebagai pedoman. Termasuk dalam dampak implementasi adalah akan terjadinya fluktuasi dari laba interim perusahaan. Pengimplementasian IFRS 9 juga menimbulkan tantangan pada SDM dan pengetahuan dalam mengaplikasikannya. Selain itu, menyoroti dari sisi hukum, perbankan-perbankan kecil belum mampu menerapkan IFRS 9 di tahun 2018 karena prosedur yang terpaut panjang. Sebagai contoh adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang asetnya tidak begitu besar. Jika IFRS 9 diimplementasikan secara paksa kepada BPR, hal ini tentu akan memberatkan BPR dilihat dari sumber daya manusia dan pengetahuan yang dimiliki. Seiring waktu, BPR harus mengembangkan pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat menerapkan IFRS 9 dalam sistem keuangannya. Sementara ini, auditor juga sebaiknya tetap mengikuti sistem keuangan BPR dalam proses pengauditannya.

Auditor mungkin bukan ahli dalam semua industri yang diauditnya dan hal ini memungkinkan auditor meminta pendapat ahli dari berbagai industri spesifik. Meskipun kita dapat menggunakan jasa dari industri lain, dalam hal ini misalnya pakar industri perbankan, auditor tetap harus memiliki spesialisasi-spesialisasi tertentu agar tetap memiliki wawasan lebih dalam pekerjaan suatu pakar dari industri yang bersangkutan.

Walaupun IFRS 9 akan diimplementasikan tahun depan, auditor harus siap dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi di lapangan. Akan banyak sekali perusahaan yang memiliki masalah dalam menggunakan IFRS 9 sebagai pedoman. Auditor harus pintar beradaptasi dengan sistem keuangan yang dimiliki masing-masing perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan belum mampu mengimplementasikan IFRS 9 ke dalam sistem keuangannya. Pada akhirnya, seorang auditor akan selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuan diri di tengah perubahan industri yang sedemikian pesat karena tantangan berat dari implementasi IFRS 9 ini hanyalah salah satunya. (ANDP)

Tahukah kalian bahwa pada kuartal I tahun 2017, realisasi penerimaan pajak indonesia belum mencapai targetnya? Sampai dengan 30 Maret 2017 realisasi penerimaan pajak baru mencapai  209 triliun rupiah atau tumbuh 11,2dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya.  Meskipun demikian, tingkat pertumbuhannya masih dibawah tingkat yang dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 (Rp 1.498 triliun). Pasca Tax Amnesty, berbagai usaha pun telah dirancang pemerintah untuk mencapai target pajak tersebut, salah satunya adalah mengejar pajak dari aktivitas endorsement yang belakangan ini kerap menjadi sorotan publik.

Apakah yang dimaksud dengan aktivitas endorsement di sosial media?

Pada era yang sudah serba digital ini, banyak cara yang dilakukan oleh produsen untuk mempromosikan produknya, salah satunya adalah dengan memakai jasa endorsement.   Endorsement yang dimaksud adalah promosi yang dilakukan seseorang atau kelompok melalui media sosial, seperti Instagram, yang dilakukan dengan memberikan testimoni terhadap suatu produk barang ataupun jasa. Dalam beberapa tahun terakhir, jasa endorsement marak digunakan. Jasa endorsement biasanya diberikan oleh selebriti dan juga pengguna akun media sosial Instagram yang terkenal, yang biasa disebut selebgram. Melihat potensi penerimaan pajak yang cukup besar, pada Oktober 2016 lalu, Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) mengaku tengah mengkaji sistem pengenaan pajak dari sektor ini mengingat pengenaan pajak dari imbal jasa endorsement saat ini hanya berdasarkan pada penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

 

Lalu seberapa besar potensi penerimaan pajak yang diharapkan?

Survey membuktikan, 85% selebriti yang memiliki jumlah followers lebih dari 10 ribu melakukan endorsement di media sosial sebanyak dua kali setiap harinya. Hal ini membuktikan tingginya permintaan akan kegiatan endorsement ini di media sosial. Sebagai gambaran, berikut kami sajikan data mengenai top 5 youtuber dan top 5 selebgram di Indonesia:

Top 5 Youtuber:

No Nama Pengikut Pendapatan per tahun (rupiah)
1 Raditya Dika 2,1 Juta

353 juta-5,6 miliar

2 Edho Zell 1,2 Juta 591 juta-9,4 miliar
3 Reza Arap Oktovian 819 ribu 475 juta- 4,8 miliar
4 Chandra Liow 742 ribu 304 juta- 4,8 miliar
5 Skinnyindonesian24 700 ribu 118 juta-1,8 miliar

Top 5 Followers: 

No Nama Pengikut
1 Ayu Tingting (@ayutingting92) 16,2 juta
2 Syahrini (@princessyahrini) 15,2 juta
3 Raffi Ahmad dan Nagita (@raffinagita1717) 13,6 juta
4 Laudya Chintya Bella (@laudyachintabella) 13,1 juta
5 Prilly Latuconsina (@prillylatuconsina96) 12,8 juta

 

(sumber: koran tempo)

Melihat perputaran uang yang terjadi pada aktivitas ini cukup besar, Ditjen Pajak memperkirakan potensi penerimaan pajak yang bisa masuk ke kas negara dari bisnis ini mencapai US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 15,000,000,000,- Sementara iturif pajak yang dikenakan atas aktivitas ini adalah sesuai dengan ketentuan mengenai pajak penghasilan. Menurut  Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, aturan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Apa sajakah tantangan dari penerapan pajak ini?

cana penerapan pajak pada aktivitas endorsement mengalami kendala dalam penerapannya. Pertama, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP, Yon Arsal, berpendapat bahwa pengawasan pajak pada aktivitas endorsement ini menggunakan model yang berbeda dengan aktivitas promosi konvensional sehingga tantangan pertama yang dihadapi pemerintah adalah sulitnya memperoleh dan mengumpulkan data pembanding yang akan digunakan untuk menguji data yang dilaporkan dalam SPT wajib pajak. Kegiatan endorsement yang belum sepenuhnya dapat diawasi dan diatur oleh pemerintah menyebabkan banyak endorser tidak melaporkan pendapatannya yang material dari kegiatan endorsement, meskipun endorsee-nya belum melakukan pemotongan pajak. Kedua, regulasi pemerintah cenderung kurang cepat dalam merespon dinamika model bisnis di masyarakat. Yunus Prastowo, pengamat perpajakan mengatakan, “Sudah sejak dua tahun lalu kita punya rencana, mau membuat pemungutan pajak secara digital, lalu ada pengadaan alat seperti electronic data capture yang akan dipakai, namun ini pengadaannya juga tidak mudah”.  Apabila pengaadaan EDC dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah akan mudah untuk melakukan pemetaan terhadap apa-apa saja yang dapat dijadikan objek pajak.

Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan mengatasi permasalahan tersebut?

Menanggapi permasalahan ini, Yunus Prastowo memberikan saran agar pemerintah membuat terobosan atau inovasi dengan menggunakan public private partnership, misalkan melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pihak perbankan dan penyedia kartu kredit. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan alat. Yang penting public private partnership ini dapat dikontrol dan dimonitor, sehingga pemerintah dapat membut regulasi dan memungut pajak dengan mudah serta disisi lain selebgram (endorser) yang memenuhi kriteria WP dapat secara transparan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itualam pemungutan pajak hendaknya tetap memerhatikan penerapan asas convenience atau istilahnya yaitu “pay as you earn” (kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak). Dari segi sanksi, karena ini masih tahap awal, masih banyak pihak yang belum memahami  kewajiban perpajakannya, sehingga sebaiknya yang diprioritaskan adalah upaya-upaya persuasi dan sosialisasi sehingga pihak-pihak ini memiliki literasi yang memadai, namun mereka yang memiliki penghasilan besar namun tetap bandel untuk bayar pajak bisa dilakukan pemeriksaan untuk menimbulkan efek jera.

Berdasarkan pemaparan diatas, kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan aktivitas endorsement di sosial media, mengapa aktivitas tersebut menjadi krusial, kemdian seberapa besar potensi pajak yang diharapkan, dan gambaran mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan pajak atas aktivitas ini serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Bagaimana menurut pendapat kalian?

 

Sumber

[1] H. Muthmainnah, “SINDOnews,” 18 April 2015. [Online]. https://nasional.sindonews.com/read/988043/149/endorsement-bukan-lagi-soal-untung-rugi-1428724770/13. [Diakses pada 13 April 2017].
[2] G. Gumelar, “CNN Indonesia,” 13 Oktober 2016. [Online]. http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161013174211-78-165345/pemerintah-susun-mekanisme-pungutan-agar-selebgram-taat-pajak/. [Diakses pada 14 April 2017].
[3] http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017 [Diakses pada 13 April 2017].
[4] P.Arum, International Journal of Humanities and Management Sciences” , 2016. [Online].  www.isaet.org/images/extraimages/EPH1116025.pdf. [Diakses pada 12 April 2017]
[5] I. Kurniawan, “Tempo Read” 17 Oktober 2016. [Online]. https://indonesiana.tempo.co/read/94791/2016/10/17/iwank.1.2/ini-dia-20-artis-instagram-dan-youtube-top-incaran-pajak [Diakses pada 11 April 2017].
[6] A. Rizal, “IDN Times”, 13 Oktober 2016. [Online].  https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/selebgram-dan-buzzer-akan-dikenai-pajak/full. [Diakses pada 11 April 2017].
[7] O. Channel, “Ortax,” 11 November 2016. [Online]. http://www.ortax.org/ortax/?mod=video&page=show&id=28. [Diakses pada 11 April 2017].
[8] “Berita Satu,” 17 Oktober 2016. [Online]. https://www.youtube.com/watch?v=ZrUX9ow2SmU&feature=youtu.be&t=5. [Diakses pada 10 April 2017].

 

Auditor merupakan salah satu profesi yang sangat menarik. Mengapa? Sejatinya audit merupakan seni pemeriksaan laporan keuangan dan setiap laporan tentunya memiliki karakteristik dan keunikannya tersendiri. Tentunya tujuan dari audit adalah supaya tidak terjadi kerugian di dalam suatu organisasi atau perusahaan baik yang bersifat material maupun non material, selain itu juga untuk menghindari salah saji laporan keuangan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa laporan keuangan dapat mengandung unsur frauds dan errors. Tapi tahukah teman-teman bahwa sebenarnya audit sendiri memiliki banyak spesifikasi? Nah, pada kesempatan kali ini, Auditing Study Division ingin membahas mengenai audit forensik. Kira-kira apa itu audit forensik?

Menurut D. Larry Crumbley, Chief of Editor dari Journal of Forensic Accounting (JFA) “Akuntansi forensik adalah proses akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya, dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif”. Dengan demikian, audit forensik bisa didefinisikan juga sebagai tindakan menganalisis dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Tentunya bukti transaksi yang diminta dalam proses audit forensik akan lebih banyak dan mendetail untuk mengungkap kecurangan yang ada dan bahkan memungkinkan untuk meminta data-data rahasia yang dimiliki oleh perusahaan.

Perbedaan yang paling menonjol antara audit forensik dan audit konvensional adalah pada metodologinya. Dalam audit konvensional, dikenal beberapa teknik audit seperti prosedur analitis, analisis dokumen, observasi fisik, konfirmasi, review, dll. Namun, dalam audit forensik, teknik yang digunakan sangatlah kompleks. Teknik-teknik tersebut banyak yang bersifat mendeteksi fraud secara lebih mendalam dan bahkan hingga ke tingkatan mencari tahu siapa pelaku fraud. Oleh karena itu, jangan heran bila teknik audit forensik mirip teknik yang digunakan detektif untuk menemukan pelaku tindak kriminal. Teknik-teknik yang digunakan antara lain metode kekayaan bersih, penelusuran jejak uang/aset, deteksi pencucian uang, analisis tanda tangan, analisis kamera tersembunyi (surveillance), wawancara mendalam, hingga digital forensic.

Lalu, siapakah pihak yang berwenang untuk melakukan proses audit forensik ini? Untuk dunia audit secara internasional, audit forensik dapat dilakukan oleh aparatur negara yang berwenang maupun oleh pihak swasta. Tetapi untuk Indonesia, audit forensik baru dapat dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Beberapa KAP di Indonesia sebenarnya telah memiliki tim audit forensik, misalnya Ernst & Young Indonesia dengan Fraud Investigation and Dispute Service-nya. Tetapi hanya bersifat memberikan jasa assurance kepada pihak yang menjadi auditee maupun auditor.

Seorang auditor forensik harus memiliki sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) untuk sertifikasi dari luar negeri atau Certified Fraud Examiner (CFr.E) untuk sertifikasi dari lembaga dalam negeri. Sertifikasi tersebut menunjukkan seseorang dimaksud telah mempunyai kemampuan khusus atau spesialis dalam mencegah dan memberantas kejahatan perbankan atau fraud lainnya. Sertifikasi CFE maupun CFr.E merupakan wujud sebuah pengakuan dengan standar tertinggi yang memiliki keahlian dalam semua aspek dari profesi anti fraud.

Bagaimana teman-teman? Apakah sudah lebih mengerti tentang apa itu audit dan terutama audit forensik? Jika teman-teman ingin mempelajari audit forensik secara lebih mendalam, teman-teman bisa mengambil kelas “Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi” sebagai mata kuliah pilihan. Semoga artikel ini bermanfaat dan selamat menjalani masa perkuliahan teman-teman di FEB UI! (DPP)

 

Referensi:

Audit Forensik Membedah Fraud dan Litigasi. (April, 2013). http://akuntansi.fenaro.narotama.ac.id/2013/04/audit-forensik-membedah-fraud-dan-litigasi/. Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI. (2016). “Mengenal Lebih Dekat BPK “Sebuah Panduan Populer”. Jakarta : BPK RI.

Fraud Investigation and Dispute Services “Integrity Delivers Benefits”. http://www.ey.com/id/en/services/assurance/fraud-investigation—dispute-services.

Tuanakotta, Theodorus. (2007). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

The 16th ATV pada tahun 2016 ini mengambil tema besar yaitu “Forensic Audit to Enhance Accountability in the Public Sector”. Tema ini diangkat dengan tujuan untuk memacu pemikiran dari para peserta untuk memberikan tanggapan dan solusinya tentang kondisi Indonesia melalui prosedur audit mengingat situasi saat ini korupsi dan penipuan di Indonesia sangat tinggi terutama di instansi pemerintahan yang seharusnya mampu mengatur keuangan bangsa ini dengan baik. Untuk itulah tema besar ini diangkat dan diharapkan peserta dapat memberikan rekomendasi dan action plan yang tepat yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan negara yang merugi karena korupsi dan penipuan yang terjadi.

Dalam conference kali ini ada 2 kasus yang diberikan dalam ATV conference hari ini, yang pertama adalah “Perjalanan Dinas Fiktif” dan yang kedua adalah “Temuan 57.000 PNS Fiktif Setelah Dilakukan Pendaftaran secara Online”. Dari 6 kelompok yang sudah diacak dari berbagai Universitas, ada 2 kelompok yang hanya memilih topik yang pertama, ada 2 kelompok yang memilih topik yang kedua, dan ada 2 kelompok juga yang memilih topik yang ketiga.

Untuk melakukan audit, para peserta melakukan pencarian data baik itu melalui pencarian data BPS, wawancara, kuesioner, dan juga observasi. Data yang didapat nantinya akan menjadi bahan pertimbangan selain melihat data keuangan dari instansi tersebut. Data yang ditemukan antara lain untuk kasus pertama yaitu bahwa dari 100% dana yang dianggarkan, ada 80% yang tercatat digunakan untuk perjalanan dinas, tetapi dari 80% tersebut hanya 30% yang terealisasi dengan benar dan 70% lagi merupakan perjalanan fiktif dan ada pula perhitungan yang ganda. Sedangkan untuk kasus kedua, bahwa didapatkan temuan bahwa ada selisih sebanyak 57.000 PNS dari yang melakukan registrasi online pendataan PNS dan yang selama ini terdaftar sebagai PNS yang mendapatkan gaji dari pemerintah setiap bulannya.

Dari hasil presentasi yang dilakukan oleh keenam kelompok, dalam melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah tersebut, mereka melakukan penyelidikan terhadap instansi – instansi pemerintahan tertentu yang mereka pilih dan mereka samarkan namanya. Dalam pemaparannya ada kelompok yang melakukan prosedur audit dengan metode mengaudit laporan keuangan instansi tertentu atau melakukan audit investigative terhadap instansi tertentu. Ada juga kelompok yang melakukan kedua prosedur audit tersebut dengan harapan hasil yang diberikan akan lebih relevan.

Audit laporan keuangan sendiri merupakan penilaian atas suatu perusahaan baik itu lembaga pemerintahan maupun swasta terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh pihak internal dari perusahaan tersebut sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar. Audit laporan keuangan biasanya dilakukan oleh sebuah kantor akuntan public yang disini posisinya sebagai pihak eksternal.

Sedangkan audit investigatif adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan.Tujuan dari audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan.

Dari data yang ditemukan lalu peserta menjalankan prosedur audit yang mereka pilih, peserta terakhir memberikan rekomendasi yang sebagian besar ditujukan kepada BPK dan KPK. Untuk kasus pertama rekomendasi yang diberikan adalah melakukan pemotongan anggaran, memperketat pengawasan, melakukan perhitungan ulang secara tepat seberapa besar dana yang dibutuhkan. Untuk kasus kedua rekomendasi yang dapat diberikan adalah memeriksa kembali apakah ada PNS yang sebenarnya belum melakukan registrasi online, bisa saja PNS yang berada di daerah terpencil tidak mendapatkan akses internet dan tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan registrasi online, selain itu perlu adanya tindak lanjut untuk melakukan pemeriksaan secara langsung dengan mendatangi orang yang berada di instansi tertentu secara random dan bertanya apakah orang yang kita temui itu benar berada di kantor tersebut, dan yang dapat dilakukan juga adalah melakukan pemeriksaan ulang secara manual dan memastikan apakah karyawan tersebut memang masih ada. (DPP)