, ,

Jumanji Artikel: Pengenaan Pajak Mobil Listrik

Polusi udara merupakan salah satu masalah terberat yang sedang dihadapi Indonesia. Salah satu contohnya adalah polusi udara di Kota Jakarta. Berdasarkan parameter Airvisual, kondisi kualitas udara di ibu kota RI tersebut pada 9 September 2019 lalu menempati peringkat kelima kota dengan kualitas udara terburuk dari total 89 kota besar di dunia. Untuk mengatasi masalah polusi udara, pemerintah telah melakukan berbagai cara, salah satunya dengan wacana peningkatan penggunaan mobil listrik yang dianggap lebih ramah lingkungan. Wacana ini telah berhasil terlebih dahulu dilakukan di Jerman dan Macau dengan memberikan berbagai macam insentif pajak. 

Pembebasan pajak di Jerman diberikan khusus untuk kendaraan umum yang dimiliki perusahaan. Pemakaian mobil umum berbahan bakar listrik dikenakan tarif 0,5% dari harga yang tercantum per bulan (Redaksi DDTCNews, 2019). Dengan kata lain, pajak yang dikenakan untuk pengguna mobil umum berbahan bakar listrik setara dengan 50% lebih rendah dibandingkan pajak pengguna mobil umum berbahan bakar bensin atau diesel. Tujuan pemberian insentif tersebut tentunya untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan menjaga lingkungan. Bahkan, insentif pajak ini diperpanjang oleh Pemerintah Jerman dari yang seharusnya telah selesai pada tahun 2021 menjadi tahun 2022.

Seperti halnya di Jerman, pembebasan pajak untuk mobil listrik di Macau juga sangat mendorong penjualan mobil listrik sebab Macau memberi subsidi sebesar 50% dari pajak terutang untuk mobil listrik di Macau. Selain penjualan mobil listrik, pengguna mobil listrik juga diuntungkan sebab pengguna mobil listrik telah dibebaskan pajak sejak tahun 2016. Hal ini tentunya dilakukan Pemerintah Macau agar jumlah pengguna mobil listrik di Macau meningkat.

Berkaca dari negara lain seperti Macau dan Jerman, sudah semestinya Pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak terhadap penjualan mobil listrik sebagai bentuk solusi atas masalah polusi udara di Indonesia. Insentif tersebut telah lama dibahas dan diatur pada Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Peraturan ini mengatur insentif penjualan mobil listrik di Indonesia berupa pembebasan atau pengurangan Bea Masuk, Pajak Pusat dan Daerah, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Akan tetapi, Peraturan Presiden tersebut hanya mengatur garis besar insentif yang akan diberikan. 

Peraturan yang mengatur salah satu insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah ini menetapkan pajak mobil listrik berdasarkan daya angkut, tingkat kapasitas silinder, dan emisi yang dihasilkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, mobil listrik murni dengan daya angkut kurang dari 10 orang maupun berdaya angkut 10 sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dikenakan tarif PPnBM 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0% dari harga jual. 

Peraturan tersebut membagi mobil berkapasitas silinder menjadi dua kategori, yaitu mobil listrik dengan kapasitas silinder kurang dari 3.000 cc dan mobil listrik dengan kapasitas silinder 3.000 cc sampai dengan 4.000 cc. Penetapan pajak mobil listrik dengan kapasitas silinder kurang dari 3.000 cc tergantung dari tingkat emisi yang dihasilkan. Bila tingkat emisi yang dihasilkan kurang dari 200 gram per kilometer, maka Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik sebesar 15% dari harga jual. Bila tingkat emisi yang dihasilkan paling sedikit 200 gram per kilometer, maka PPnBM untuk mobil listrik sebesar 20% dari harga jual. Bila tingkat emisi yang dihasilkan kurang dari 150 gram per kilometer maka, PPnBM yang dikenakan sebesar 10%. Bila tingkat emisi yang dihasilkan lebih dari 150 gram sampai dengan 200 gram per kilometer maka PPnBM yang dikenakan untuk mobil listrik sebesar 12% dari harga jual.

Mobil yang memiliki kapasitas isi silinder 3.000 cc sampai dengan 4.000 cc dikenakan PPnBM yang lebih tinggi. Penetapan pajaknya juga ditentukan oleh tingkat emisi yang dihasilkan. Bila tingkat emisi yang dihasilkan kurang dari 200 gram per kilometer akan dikenakan PPnBM sebesar 25% dari harga jual. Bila tingkat emisi yang dihasilkan paling sedikit 200 gram per kilometer maka, PPnBM yang dikenakan sebesar 30% dari harga jual. 

Jika melihat penjabaran di atas, penetapan PPnBM pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 sangat sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengatasi masalah polusi udara di Indonesia. Pajak tidak lagi ditetapkan hanya berdasarkan isi kapasitas mesin, namun juga berdasarkan emisi yang dihasilkan kendaraan. Memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi emisi, peraturan tersebut menyelaraskan aturan terkait PPnBM dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Akan tetapi, pemerintah masih memiliki banyak tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, masih ada banyak hal yang belum diatur dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Aturan turunan terkait insentif, seperti insentif Bea Masuk untuk mobil listrik, belum juga ditetapkan. Alhasil, masih digunakan aturan yang lama sehingga bea masuk dapat mencapai 50% dari harga mobil listrik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan aturan turunan sesegera mungkin agar program percepatan tersebut dilaksanakan tanpa ada hambatan. Peraturan terkait lainnya juga perlu diharmonisasikan satu sama lain agar memiliki tujuan yang sama. Selain itu, insentif pajak mobil listrik yang diberikan pemerintah ini juga akan berhasil bila pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai untuk pemilik mobil listrik dan penjual menyediakan layanan purna jual untuk pemilik mobil listrik.

 

Sumber:

CNN Indonesia. (2019, Agustus 27). Hapus Pajak Barang Mewah Mobil Listrik Saja Dinilai Tak Cukup. Retrieved from cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190827140744-532-425012/hapus-pajak-barang-mewah-mobil-listrik-saja-dinilai-tak-cukup 

Ray. (2019, Agustus 12). Bahas Pajak Mobil Listrik, Menperin Ungkit Insentif di China. Retrieved from cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190812130932-384-420481/bahas-pajak-mobil-listrik-menperin-ungkit-insentif-di-china 

Redaksi DDTCNews. (2019, Oktober 27). Insentif Pajak Jadi Alasan Mobil Listrik China Masuk Makau. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/: https://news.ddtc.co.id/insentif-pajak-jadi-alasan-mobil-listrik-china-masuk-makau-17586?page_y=576 

Redaksi DDTCNews. (2019, Agustus 1). Periode Pemberian Insentif Pajak Mobil Listrik Diperpanjang. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/: https://news.ddtc.co.id/periode-pemberian-insentif-pajak-mobil-listrik-diperpanjang-16604?page_y=1188 

Tribun News. (2019, Juli 4). Daftar 20 Negara dengan Polusi Udara Tertinggi di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? Retrieved from https://jatim.tribunnews.com: https://jatim.tribunnews.com/2019/07/04/daftar-20-negara-dengan-polusi-udara-tertinggi-di-dunia-bangladesh-pertama-indonesia-nomor-berapa 

CNN Indonesia. (2019, September 9). Jakarta Kota Terpolusi ke-4 Dunia saat Perluas Ganjil Genap. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909083302-20-428645/jakarta-kota-terpolusi-ke-4-dunia-saat-perluas-ganjil-genap 

JDHI BPK RI. (2019, Agustus 12). Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Retrieved from Database Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116973/perpres-no-55-tahun-2019 

Pablo, S. (2019, Januari 15). Insentif Mobil Listrik: Diawali dengan Bea Masuk 0%. Retrieved from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190115093205-4-50676/insentif-mobil-listrik-diawali-dengan-bea-masuk-0 

Purnama, R. (2019, Agustus 16). Jangan Terjebak Perpres Kendaraan Listrik. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190816112553-384-421865/jangan-terjebak-perpres-kendaraan-listrik 

Puspa, G. W. (2017, April 12). Mobil Milik Umum (Car Sharing) di Jerman. Retrieved from https://denkspa.com: https://denkspa.com/2017/04/12/mobil-milik-umum-car-sharing-di-jerman/ 

Kosasih, D. T. (2019, Oktober 24). Pajak Mobil Listrik Resmi Terbit, Ini Rinciannya. Retrieved from liputan6.com: https://www.liputan6.com/otomotif/read/4093905/pajak-mobil-listrik-resmi-terbit-ini-rinciannya 

Pemerintah Pusat. (2019, Oktober 16). Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122493/pp-no-73-tahun-2019

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *