Menurut Anda, apakah birokrasi di Indonesia itu rumit? Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia akan berpendapat demikian. Kerumitan birokrasi memang sudah menjadi masalah yang cukup lama di Indonesia dan terjadi di banyak sektor pemerintahan, termasuk sektor ekonomi dan bisnis. Berdasarkan data dari Bank Dunia dalam laporan yang berjudul “Doing Business 2020”, skor indeks kemudahan berbisnis Indonesia masih berada pada angka 69,6 dari skala 100 (World Bank, 2020a). Angka ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang mendapatkan skor indeks kemudahan berbisnis sebesar 86,2 dari skala 100 pada tahun yang sama. 

Melihat kondisi tersebut, tentunya pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan ini, salah satunya melalui pemanfaatan konsep omnibus law ke dalam sistem birokrasi Indonesia. Secara definisi, omnibus law atau omnibus bill adalah rancangan peraturan perundang-undangan di hadapan lembaga legislatif yang memuat lebih dari satu hal yang substantif atau beberapa hal kecil yang digabungkan menjadi satu undang-undang (US Legal, n.d.). Pemanfaatan konsep ini dianggap oleh pemerintah sebagai cara yang efektif dalam mengatasi rumitnya birokrasi ekonomi dan bisnis yang terjadi di Indonesia terutama pada sektor perpajakan. Lantas, apakah pengaruh penerapan konsep ini terhadap sistem perpajakan di Indonesia?

Secara umum, penerapan konsep omnibus law berdampak besar terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Melalui pemanfaatan konsep ini, pemerintah Indonesia telah berhasil untuk mengamandemenkan 7 buah Undang-Undang (UU) Perpajakan, yaitu UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintahan Daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Hasil amandemen dari UU tersebut telah disahkan oleh pemerintah ke dalam dua buah Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berfokus untuk mengamandemen serta mengubah beberapa peraturan fundamental dalam penanganan pandemi COVID-19 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berfokus untuk mengamandemen serta mengubah peraturan selebihnya.

Dengan dilakukannya amandemen ini, tentunya terdapat beberapa kebijakan perpajakan di Indonesia yang mengalami perubahan. Berikut merupakan sebagian contoh dari perubahan tersebut:

Peraturan pada Undang-Undang Sebelumnya Peraturan pada Undang-Undang Baru Diatur dalam
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 25% Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% pada tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% pada tahun 2022 dan seterusnya UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Tidak diaturnya pengenaan pajak terkait dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Pengenaan PPN dan PPh terhadap PMSE. Apabila tidak dapat dikenakan PPh karena terhalang dengan P3B, PMSE tersebut akan dikenakan pajak transaksi elektronik  UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Dikenakannya PPh terhadap dividen yang berasal dari dalam dan luar negeri Tidak dikenakannya PPh terhadap dividen yang berasal dari dalam maupun luar negeri selama diinvestasikan kembali di Indonesia UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Kluster Perpajakan)
Dikenakannya bunga tetap sebesar 2% atas terjadinya telat bayar, kurang bayar, atau terjadinya pelanggaran maksimal selama 24 bulan Dikenakannya bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas terjadinya telat bayar, kurang bayar, atau terjadinya pelanggaran maksimal selama 24 bulan  UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Kluster Perpajakan)

 

Melalui berbagai upaya penyederhanaan dan peringanan kebijakan perpajakan, pemerintah berharap tingkat investasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat meningkat. Tingkat investasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan salah satu kunci utama bagi Indonesia untuk mengejar kesenjangan infrastruktur dari negara lain. Berdasarkan data Bank Dunia dalam laporan yang berjudul “Kajian Belanja Publik Indonesia: Belanja untuk Hasil yang Lebih Baik”, Indonesia membutuhkan sebesar US$1,6 triliun dan waktu selama 26 tahun untuk mengejar kesenjangan tersebut (World Bank, 2020b). Oleh karena itu, Bank Dunia dalam laporannya menyarankan bahwa sebaiknya pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak swasta agar dapat mengejar kesenjangan ini dengan lebih cepat. Berdasarkan hal itu, pemerintah optimis bahwa beberapa upaya yang telah dilakukan pada saat ini merupakan sebuah langkah yang tepat. Namun, di sisi lain, menurut Cut Nurul Aidha selaku ekonom Perkumpulan Prakarsa, kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan akan menurunkan tingkat pendapatan pajak Indonesia (Ridhoi, 2020). Beliau berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah lebih berfokus dalam menegakkan hukum seperti memberantas korupsi untuk meningkatkan investasi tersebut dibandingkan dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa kebijakan penghapusan PPh atas dividen tidak menjamin terjadinya repatriasi (proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa aset atau harta dari luar wilayah suatu negara ke dalam negara tersebut) di Indonesia. 

         Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rumitnya birokrasi di Indonesia merupakan sebuah masalah yang sudah cukup lama terjadi. Pemerintah juga senantiasa terus berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan salah satunya melalui pemanfaatan konsep omnibus law ke dalam sistem birokrasi Indonesia. Melalui pemanfaatan konsep tersebut, pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan amandemen terhadap 7 buah Undang-Undang Perpajakan, yaitu UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintahan Daerah. Hasil dari amandemen tersebut telah disahkan ke dalam dua buah UU baru, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Melalui berbagai upaya penyederhanaan dan peringanan kebijakan perpajakan ini, pemerintah berharap tingkat investasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dapat meningkat. Namun, tampaknya masih terdapat kontra atas amandemen ini, salah satunya oleh Cut Nurul Aidha selaku ekonom Perkumpulan Prakarsa yang menyatakan bahwa kebijakan penghapusan PPh atas dividen tidak menjamin terjadinya repatriasi di Indonesia dan pemerintah sebaiknya lebih berfokus dalam menegakkan hukum seperti memberantas korupsi untuk meningkatkan investasi. Walaupun demikian, pemerintah tetap optimis bahwa beberapa upaya yang telah dilakukan ini dapat membuat Indonesia mengejar kesenjangan infrastruktur dari negara lain secara lebih cepat sehingga dapat terciptanya sebuah kondisi perekonomian yang lebih baik untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia.


Penulis:
Ryandra Ananda

Illustrator:
Josephine Shea

References

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Ini 6 Cluster Omnibus Law Perpajakan yang Dibahas dalam Prolegnas. Retrieved November 9, 2020, from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-6-cluster-omnibus-law-perpajakan-yang-dibahas-dalam-prolegnas/

Ridhoi, M. A. (2020). Untung-Rugi Omnibus Law UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Katadata. Retrieved November 9, 2020, from https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f8cf74e2ba65/untung-rugi-omnibus-law-uu-cipta-kerja-klaster-perpajakan

US Legal. (n.d.). Omnibus Bill Law and Legal Definition. Retrieved November 9, 2020, from https://definitions.uslegal.com/o/omnibus-bill/

World Bank. (2020a). Doing Business 2020. 1(2020), 149. Retrieved November 9, 2020, from https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020

World Bank. (2020b). Kajian Belanja Publik Indonesia: Belanja untuk Hasil yang Lebih Baik. 1(2020), 393. Retrieved November 9, 2020, from https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *