Pada Rabu, 7 Oktober 2020 telah berhasil dilaksanakan program kerja tahunan dari Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB UI), yaitu Tax Group Discussion. Tax Group Discussion tahun ini bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia dan dilaksanakan secara daring melalui platform Google Meets. Acara ini diikuti oleh delapan orang fungsionaris Tax Study Division SPA FEB UI dan sepuluh mahasiswa Akuntansi FEB UI yang telah berhasil terpilih atas jawabannya pada Tax Group Discussion Quiz. Tema yang diangkat oleh Tax Group Discussion kali ini adalah “Determining and Addressing the Issue of Digital Service Tax” yang bertujuan untuk menambah wawasan peserta mengenai perkembangan dan isu-isu dari digital economy taxation, baik di Indonesia maupun internasional. Acara dibuka dengan kata sambutan dari Lactasya Kalila, selaku penanggung jawab dari Tax Group Discussion dan perkenalan dari pihak PwC Indonesia serta penyampaian ekspektasi dan harapan dari pelaksanaan Tax Group Discussion ini. Diskusi diawali dengan pemaparan materi oleh Ibu Maria Teresa dan Bapak Nikolas Handradjid mengenai gambaran singkat tentang digital economy dan pentingnya digital economy taxation. Selanjutnya, mereka menjelaskan tentang isu-isu dalam digital economy taxation, seperti pilar 1 dan pilar 2 yang terkandung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Draft Reports. Terakhir, mereka menjelaskan usaha Indonesia untuk melakukan pemajakan atas digital economy yang dimulai dari penjelasan singkat tentang peraturan-peraturan pajak digital yang sudah ada sebelum terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 hingga bagaimana perkembangan digital economy taxation Indonesia di masa depan.
Secara umum, digital economy adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan basis teknologi dalam melakukan kegiatannya. Karakteristik dari digital economy adalah adanya kehadiran ekonomi yang signifikan, ketergantungan terhadap properti intelektual, partisipasi pengguna dan nilai dari data, serta kemampuan meningkatkan kapasitas tanpa adanya kehadiran fisik. Kehadiran dan peningkatan yang signifikan dari digital economy memberikan peluang bagi setiap negara untuk melakukan pemajakan atas kegiatan tersebut, yang biasa disebut dengan digital economy taxation. Digital economy taxation memiliki beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu kontribusinya dalam penerimaan negara, kejelasan kebijakan pajak digital di seluruh negara, dan mitigasi adanya beban pajak yang terlalu besar bagi wajib pajak global.
Digital economy taxation ini dijelaskan lebih lanjut di dalam OECD Draft Reports yang terdiri dari pilar 1 dan pilar 2. Pilar 1 menjelaskan mengenai tiga konsep unit pengukuran dalam digital economy taxation, yaitu: user contribution, marketing intangibles, dan significant economic presence. Sedangkan, pilar 2 menjelaskan mengenai Global Anti Base Erosion yang bertujuan untuk menghindari based erosion profit shifting dan treaty shopping. Namun, muncul permasalahan yang perlu dihadapi oleh OECD akibat dari masing-masing konsep dalam pilar 1, yaitu adanya potensi hanya menguntungkan negara tertentu saja dan meningkatkan peluang terjadinya double taxation, seperti konsep significant economic presence yang lebih menguntungkan untuk negara-negara berkembang dan berpotensi untuk memberatkan wajib pajak. Oleh karena itu, pada akhir Desember 2020, OECD berusaha untuk mencapai sebuah konsensus tentang konsep mengenai digital economy taxation yang paling adil bagi semua negara dan wajib pajak serta mencegah adanya double taxation maupun praktik-praktik tax avoidance.
Indonesia sendiri sejak tahun 2016 sudah berusaha untuk melakukan pemajakan atas digital economy melalui dikeluarkannya beberapa peraturan, seperti SE Kominfo Nomor 3 Tahun 2016, SE-04/PJ/2017, PMK Nomor 35/PMK.03/2019, serta PP Nomor 80 tahun 2019. Lalu, melalui Perpu Nomor 1 tahun 2020, Indonesia akhirnya mulai mengatur pengenaan PPN atas barang dan produk digital yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahan digital luar negeri yang jumlahnya sudah mencapai 28 wajib pajak hingga saat ini. Pengenaan PPN dianggap menjadi langkah awal yang tepat mengingat proses penetapannya tidak terlalu rumit dan lama dibandingkan penerapan digital service tax secara keseluruhan yang memerlukan persetujuan secara multilateral. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan menerapkan digital service tax setelah tercapainya konsensus global pada akhir Desember 2020 nanti.
Diskusi ini berlangsung dengan lancar dan interaktif. Terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan narasumber melalui pemaparan materi yang diselingi dengan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Setelah diskusi berlangsung selama sekitar 120 menit, Tax Group Discussion ditutup dengan ucapan terima kasih dan pemberian sertifikat kepada narasumber dan PwC Indonesia sebagai bentuk penghargaan dari SPA FEB UI. Kami, Tax Study Division SPA FEB UI, berterima kasih atas partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyukseskan acara ini. Sampai jumpa pada Tax Group Discussion selanjutnya!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *