,

PRESS RELEASE: TAX GROUP DISCUSSION

Pada hari Rabu, 4 Desember 2019 telah dilaksanakan program kerja rutin dari Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB UI), yaitu Tax Group Discussion, di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Acara ini diikuti oleh sepuluh pengurus dari internal Tax Study Division SPA FEB UI dan tiga mahasiswa Akuntansi FEB UI yang telah berhasil memenangkan Tax Group Discussion Quiz. Pada kesempatan ini, Tax Group Discussion mengangkat tema “Reforming Indonesian Tax Administration System” yang bertujuan untuk menambah wawasan peserta mengenai perkembangan reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Acara dibawakan oleh Bapak Mutaqin dari Tim Change Management, Bapak Ikhwanudin dari Direktorat P2 Humas, dan narasumber dari Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Acara dibuka dengan kata sambutan dan perkenalan dari DJP serta penyampaian ekspektasi dan harapan dari Tax Group Discussion ini. Diskusi diawali dengan pemaparan dari Bapak Mutaqin yang memberikan gambaran atas kondisi reformasi perpajakan di Indonesia dan pentingnya peran tim change management dalam mengawal dan mengawasi perubahan. Selanjutnya, acara dilanjutkan oleh Bapak Ikhwanudin dari Direktorat Jenderal Pajak yang menjelaskan tentang pelayanan perpajakan pada Era Revolusi Industri 4.0

Secara umum, reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Pada saat ini, Indonesia telah menjalankan Reformasi Perpajakan Jilid III yang bergulir sejak tahun 2017-2020. Latar belakang dari reformasi perpajakan ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, target penerimaan negara yang setiap tahun meningkat, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan pertambahan wajib pajak, perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, serta aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan. Reformasi Perpajakan Jilid III berfokus pada lima pilar, yaitu organisasi, SDM, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Pilar teknologi informasi dan basis data serta proses bisnis merupakan suatu hal yang penting dan krusial dalam mencapai reformasi sistem administrasi perpajakan.

Reformasi sistem administrasi perpajakan dilatarbelakangi urgensi terhadap pembaruan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang telah dibangun sejak tahun 2002. Urgensi tersebut terkait dengan tantangan di masa yang akan datang, kondisi terkini dari SIDJP, dan penerapan Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT).

Tantangan di masa yang akan datang terkait dengan: (1) peningkatan beban kerja; (2) adanya kebutuhan pertukaran informasi; dan (3) perubahan teknologi mutakhir. Peningkatan beban kerja didasarkan pada peningkatan jumlah wajib pajak dan data yang berasal dari e-faktur, e-filing, Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnya (ILAP), Automatic Exchange of Information (AEoI), dan peserta Tax Amnesty. Kebutuhan pertukaran informasi berkaitan dengan komitmen Indonesia bergabung dalam AEoI dan dibutuhkannya sistem yang mampu menjamin validitas, kerahasiaan, dan kecepatan pertukaran data. Perkembangan teknologi mutakhir didorong dengan terjadinya perubahan rekayasa keuangan dan bisnis serta Artificial Intelligence.

Untuk kondisi SIDJP saat ini, sistem yang dimiliki belum mencakup keseluruhan administrasi core business pajak. SIDJP belum dapat melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan core business pajak lainnya melalui sistem akuntansi yang terintegrasi. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam SIDJP sudah out of date sehingga sulitnya dilakukan pengembangan. Indonesia juga harus mengikuti standar administrasi perpajakan internasional atau TADAT yang menjadi pedoman dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan urgensi di atas, DJP melakukan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau new core tax system sebagai solusi untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan kini dari SIDJP. New core tax system adalah sistem mobile yang dapat mengintegrasikan 21 proses bisnis dan meningkatkan proses bisnis dengan menggabungkan layanan edukasi, layanan Interaktif, dan layanan transaksi menjadi satu. Sistem ini memiliki kemampuan untuk melakukan digitalisasi interaksi dengan wajib pajak, advanced analytics, otomasi proses, serta kolaborasi dan governor preneurship. New core tax system menawarkan fitur proses bisnis yang menggunakan taxpayer account, compliance risk management (CRM), document management system (DMS), database yang terpusat, dan business intelligence. Pada saat ini, new core tax system masih dalam tahap pengadaan dan tahap pengembangan akan dilakukan pada tahun 2020.

Pada saat ini, DJP sendiri telah melakukan digitalisasi proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang. Implementasi teknologi yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak adalah kemudahan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, seperti. e-Filing, e-SPT, e-Billing, e-Bupot, e-Faktur, dan sebagainya. Dampak penerapan teknologi terhadap jumlah pelaporan SPT Tahunan tercermin dari pertumbuhan pelaporan SPT jenis 1770, 1770S, 1770SS, dan 1771 yang meningkat sebesar 4.58% dari tahun 2018-2019.

Diskusi berlangsung dengan interaktif yang ditunjukkan dengan interaksi dua arah antara peserta dengan narasumber melalui sesi tanya jawab. Setelah diskusi berlangsung selama 120 menit, Tax Group DIscussion ditutup dengan pemberian plakat kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk penghargaan dari SPA FEB UI. Melalui Tax Group Discussion ini, peserta diharapkan dapat menambah wawasan mengenai reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia dan semakin tertarik dalam menggali lebih lanjut isu perpajakan lainya. Sampai jumpa pada Tax Group Discussion selanjutnya!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *