,

PRESS RELEASE: Tax Intercollegiate Forum 2019

Pada Rabu, 2 Oktober 2019 telah diselenggarakan Tax Intercollegiate Forum (TIF) 2019 in Collaboration with Tax Education and Research Center (TERC) yang bertempat di Auditorium R. Soeria Atmadja FEB UI. Acara ini merupakan program kerja Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan (SPA) FEB UI, yang tahun ini diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI. Pada tahun ini, TIF mengangkat tema besar “Forecasting and Analyzing Indonesia Taxation System”. TIF 2019 mendapat antusiasme yang sangat baik, setidaknya dihadiri oleh 300 peserta yang datang dari berbagai latar belakang profesi mulai dari mahasiswa, dosen, konsultan, dan akademisi yang berasal dari berbagai lembaga dan institusi pendidikan.

Peserta TIF 2019 Memenuhi Auditorium FEB UI

Acara dimulai pada pukul 14.17 dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Ari Kuncoro (Dekan FEB UI) yang dalam sambutannya mengapresiasi acara TIF dan hadirnya TERC sebagai bentuk contoh kolaborasi yang baik antara institusi pemerintah dengan pendidikan, khususnya pada penelitian di bidang pajak. Kemudian, Ibu Ancella A. Hermawan (Ketua Departemen Akuntansi) dalam sambutannya mengatakan acara seperti TIF dapat membantu para mahasiswa dan dosen untuk secara aktif melakukan pengembangan ilmu melalui penelitian-penelitian yang didukung dengan data-data terkini. Kemudian, Ibu Christine Tjen selaku Koordinator memberi paparan singkat mengenai TERC FEB UI yang merupakan wadah kegiatan untuk penelitian, edukasi, diskusi dan penyelidikan pajak terbaru. Kata sambutan yang terakhir dibawakan oleh Rektor UI, Muhammad Anis yang berharap agar nota kesepahaman antara UI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditandatangani pada hari dapat dijadikan tonggak awal kolaborasi & dukungan yang sinergis terkait penelitian kebijakan pajak yang diharapkan outputnya dapat diperoleh masukan dan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

MoU Signing antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Universitas Indonesia (UI)

Penandatanganan MoU antara UI dan DJP

Setelah pemberian kata sambutan, acara TIF 2019 memasuki salah satu bagian inti acara yaitu penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara UI yang diwakili oleh Prof. Muhammad Anis didampingi Dekan FEB UI, Prof. Ari Kuncoro dan DJP yang diwakili oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP RI, Hestu Yoga Saksama didampingi Bapak Ikhwanudin. MoU ini merupakan simbol kerjasama dan komitmen DJP untuk menyediakan informasi perpajakan guna pengembangan pendidikan dan penelitian perpajakan serta UI diwakili TERC LPEM FEB UI yang berkomitmen menjadi wadah bagi mahasiswa dan dosen untuk secara aktif mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang perpajakan.

Keynote Session: “Indonesia Taxation Resilience: Turn Domestic and Global Threats into Opportunities”

Acara TIF 2019 selanjutnya memasuki bagian inti lainnya, yaitu Sesi keynote yang disampaikan oleh Direktur P2 Humas di DJP RI, Bapak Hestu Yoga Saksama. Secara garis besar, dalam presentasinya beliau memaparkan saat ini Indonesia sedang terhimpit tantangan perlambatan ekonomi global dan potensi stagnasi perekonomian Indonesia. Kebijakan perpajakan yang sudah ada seperti tax holiday, super deduction tax, tax reform dan corporate risk management (CRM) juga rencana perpajakan kedepan, yaitu omnibus law diharapkan akan mendorong iklim usaha yang kondusif & atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia & kepastian hukum, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam maupun luar negeri.

Dalam paparannya, DJP menerapkan tax holiday ditujukan kepada badan dalam negeri yang merupakan industri pionir, penanaman modal baru, ketentuan DER, dan badan hukum Indonesia. Kemudian, super deduction merupakan insentif pajak untuk mendorong keterlibatan pihak swasta agar turut aktif mengembangkan kualitas SDM Indonesia melalui pelatihan kerja. Kemudian dengan CRM, wajib pajak akan dipetakan berdasarkan potensi kepatuhannya. Dalam paparannya, beliau juga mengungkapkan mengenai 21 proses bisnis DJP di masa depan yang terdiri dari layanan edukasi, interaktif, dan transaksi. Mengenai omnibus law, beliau mengungkapkan hal ini merupakan perangkat UU tersendiri untuk menggantikan UU lama yang tak lagi relevan untuk diterapkan, substansi dari RUU ini adalah untuk meningkatkan pendanaan investasi, mendorong sistem perpajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak sukarela, menciptakan keadilan iklim usaha, dan menempatkan fasilitas kedalam UU perpajakan.

Pemberian Plakat dari Dekan FEB UI kepada Bapak Hestu

Sesi Diskusi Panel dan Diskusi Komprehensif: “Synergy for Indonesia’s Future Taxation System”

Keempat Pembicara dalam Sesi Diskusi Panel & Komprehensif Dipandu Moderator

Sesi selanjutnya merupakan diskusi panel yang dipandu oleh moderator Ibu Christine Tjen dan diisi oleh empat pembicara, yaitu Bapak John Hutagaol, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Darussalam, dan Bapak Vid Adrison. Keempat pembicara mengungkapkan sudut pandangnya mengenai arah kebijakan dan sistem perpajakan Indonesia kedepan dari sudut pandang masing-masing profesi.

Bapak John Hutagaol selaku Direktur Perpajakan Internasional DJP RI mengungkapkan paparannya dari sisi regulator perpajakan di Indonesia. Beliau mengatakan, kerjasama internasional dan kolaborasi terdiri dari komunikasi & teknologi informasi, base erosion profit shifting (BEPS), underground economy, globalisasi, informasi tidak sempurna, pertumbuhan ekonomi dunia akan menjadi fokus DJP kedepannya. Dengan perkembangan dunia digital yang pesat terkait perpajakan, Indonesia meresponnya dengan menjalankan tax administration yang berbasis website atau teknologi dengan ruang lingkup organisasi, business process, database & IT house development. Sedangkan, dalam merespon era digital, tax policy harus dijalankan dengan netral, efisien, simplicity, dan fairness.

Sri Wahyuni Sujono selaku Ketua Komite Tetap Perpajakan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dari pandangan pelaku usaha yang membayar pajak mengungkapkan bahwa keberadaan e-commerce di Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri sudah banyak. Namun, e-commerce tersebut masih ada yang tidak dikenai oleh pajak. Harapan beliau selaku pelaku usaha atau pebisnis agar didorong melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak secara transparan, simple, dan kepastian hukum yang kuat.

Darussalam selaku Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) kemudian mengungkapkan pandangannya sebagai seorang pengamat dan konsultan pajak. Menurut beliau, menyambungkan pajak tidak hanya menyambungkan sekitar 75% untuk APBN, tetapi juga dapat menjamin proses state building yang mencakup pembaharuan kontrak fiskal, pembenahan governance, dan sekaligus memperkuat negara. Sekarang ini, tax ratio yang masih rendah merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kunci keberhasilan dalam meningkatkan tax ratio terletak pada upaya memperoleh informasi sebagai alat untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak.

Vid Adrison selaku Wakil Koordinator TERC dan Ketua Program Studi MPKP FEB UI menyampaikan sudut pandangnya sebagai akademisi. Menurutnya, berdasarkan laporan yang Ia baca pada Juli 2019 penyebab rendahnya penerimaan pajak adalah sebagian besar orang Indonesia kini keluar dari sistem pajak sebesar 42,5 Juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap pajak masih rendah, yakni hanya 61% dari 18 Juta pembayar pajak yang mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 1 April 2019. Pemahaman yang baik tentang perilaku wajib pajak akan memberikan informasi yang berguna untuk kebijakan pajak yang baik. Bagi mereka yang di bawah ambang batas untuk digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpikir membayar pajak bukanlah hal yang wajib. Padahal, PKP mempunyai manfaat yaitu mampu mengklaim Pajak Pertambahan Nilai (PPN) input yang dibayarkan & menurunkan basis pajak untuk perhitungan PPN, mampu menerbitkan faktur PPN berbayar untuk produk yang dijual, dan lebih banyak bisnis akan tertarik untuk melakukan bisnis dengan perusahaan karena perusahaan lain dapat mengklaim PPN yang dibayar.

Kemudian, setelah keempat pembicara mengemukakan pandangannya acara dilanjutkan dengan diskusi komprehensif. Dalam sesi ini, dipandu moderator secara bersamaan keempat pembicara saling memberi tanggapan atas pandangan mengenai perpajakan Indonesia. Setelah itu, terdapat sesi tanya jawab antara pembicara dengan para audiens yang hadir. Acara kemudian ditutup dengan pemberian plakat dan sertifikat kepada pembicara juga foto bersama antara pembicara dan Penanggung Jawab TIF 2019.

Foto Bersama PJ TIF 2019, Pembicara, dan Moderator

Terimakasih atas partisipasi peserta yang telah hadir dalam Acara TIF 2019, sampai jumpa di acara TIF tahun depan!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *