,

[PRESS RELEASE: TAX INTERCOLLEGIATE FORUM 2020]

Pada hari Rabu, 21 Oktober 2020, telah berhasil dilaksanakan program kerja tahunan dari Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB UI), yaitu Tax Intercollegiate Forum (TIF). Tax Intercollegiate Forum tahun ini bekerja sama dengan Tax Education and Research Center LPEM FEB UI (TERC LPEM FEB UI) Indonesia dan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Acara ini dihadiri oleh 761 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, anggota-anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia, dan juga para praktisi yang bekerja di berbagai lembaga keuangan di Indonesia. Tahun ini, Tax Intercollegiate Forum mengangkat tema “2021: The Future of Taxation Policy in Pandemic Recovery Era” yang membahas arah kebijakan perpajakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka membantu mengembalikan kondisi ekonomi pasca pandemi. Rangkaian acara diawali dengan kata sambutan dari Ibu Ancella Hermawan selaku Kepala Departemen Akuntansi FEB UI, Akmal Haidar Nusantara selaku Chief Executive Studi Profesionalisme Akuntan, dan Ryandra Ananda selaku Project Officer TIF 2020. Setelah itu, terdapat sesi perkenalan dan pemaparan materi yang dibagi menjadi empat sesi dan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Christine Tjen selaku Koordinator TERC FEB UI. Sesi pertama membahas mengenai analisis kebijakan perpajakan Indonesia di tahun 2021 yang diisi oleh Ibu Oka selaku Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Selanjutnya, sesi kedua diisi oleh Bapak Bawono Kristiaji selaku Partner dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) yang memaparkan pandangan pengamat pajak domestik terkait kebijakan perpajakan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada sesi ketiga, materi dilanjutkan oleh Bapak Prodjo Sunarjanto selaku Direktur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk. yang membahas peran dan kondisi sektor bisnis di Indonesia dalam kondisi kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada sesi terakhir, kami mengundang salah seorang pengamat pajak internasional, yaitu Prof. Rick Krever selaku Profesor Hukum di University of Western Australia yang membahas pandangan pengamat pajak internasional terkait dengan arah kebijakan perpajakan di Indonesia.

Terkait kebijakan perpajakan di tahun 2021 mendatang, pemerintah yakin bahwa ekonomi akan mengalami pertumbuhan, tetapi Indonesia diprediksi masih akan mengalami defisit anggaran sebesar 5,7% dari GDP. Hal ini disebabkan salah satunya karena  tax ratio yang menurun akibat adanya berbagai insentif dari pemerintah yang berfokus kepada bantuan terhadap bahan baku untuk bisnis, produk-produk medis dan arus kas untuk bisnis sehingga mengurangi pendapatan negara dari pajak. Dalam rangka menanggulangi penurunan tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui peningkatan voluntary compliance serta peningkatan penegakan hukum dan pengawasan atau supervisi. Selain itu, Ibu Oka juga menjelaskan bahwa pada tahun 2021, pemerintah akan berfokus pada beberapa area kebijakan, yaitu edukasi, infrastruktur, proteksi sosial dan kesehatan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Terakhir, Ibu Oka sempat menyinggung terkait Core Tax System yang diperkirakan akan terlaksana pada tahun 2024 dengan harapan dapat mempermudah sistem administrasi perpajakan di Indonesia. 

Menurut pandangan Pak Aji selaku pengamat pajak domestik, era kepresidenan Pak Jokowi berambisi untuk meningkatkan tingkat investasi dan tingkat kompetisi sehingga ada atau tidaknya pandemi, relaksasi perpajakan akan tetap diadakan. Relaksasi perpajakan dinilai akan menghambat beberapa agenda perpajakan, seperti revenue mobilization, tax reform, dan peningkatan tax ratio. Kebijakan pemerintah di masa pandemi ini dinilai terlalu berfokus untuk memberikan stimulus ekonomi dibandingkan dengan memikirkan penerimaan pajak. Selain itu, Pak Aji juga menegaskan bahwa pembentukan design tax incentive harus mengikuti prinsip good governance guna meminimalisir penyalahgunaan tax incentive. Pak Aji juga menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi perpajakan di Indonesia. Peluang yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal, bonus demografi dan pertumbuhan penghasilan kelas menengah, serta bisnis model yang baru dan globalisasi. Namun, Indonesia akan tetap menghadapi beberapa tantangan, seperti munculnya shadow economy dan non-standard jobs serta ketidakadilan pendapatan dan aset. 

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Pak Prodjo selaku Direktur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk. untuk memberikan tanggapan terkait kebijakan perpajakan di tahun 2021 dari sisi pelaku bisnis. Pada masa pandemi, konsumsi masyarakat mengalami penurunan sekitar 70-80%. Hal ini mengakibatkan banyak bisnis yang yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan bisnis mereka. Selain itu, kebijakan seperti PSBB dan lockdown dinilai mengganggu arus logistik dan distribusi serta mempersulit mobilitas para tenaga kerja. Hambatan lain bagi para pelaku bisnis di masa pandemi adalah tambahan biaya operasional karena pengadaan protokol kesehatan dan pemberlakuan physical distancing. Sulitnya pendanaan dari bank dan leasing juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pelaku bisnis di Indonesia. Setelah itu, Pak Prodjo memaparkan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis untuk dapat bertahan pada masa pandemi, seperti berfokus kepada core business dan menyerahkan fungsi sisanya pada perusahaan outsource, mendirikan bisnis yang berlandaskan go-green, melakukan downsizing guna meminimalisir biaya operasional perusahaan, dan mengadopsi beberapa perubahan perilaku konsumen seperti less contact, digital trading, dan e-commerce trading. Sebelum mengakhiri sesi tersebut, Pak Prodjo menyampaikan beberapa harapan dari para pelaku bisnis terhadap kebijakan perpajakan Indonesia di masa depan, seperti penyederhanaan sistem perpajakan dan pengadaptasian teknologi.

Terakhir, dari sudut pandang pengamat pajak internasional, terdapat beberapa kebijakan yang perlu diimplementasikan dan dievaluasi. Prof. Rick Krever dari School of Law University of Western, Australia berpendapat bahwa pemerintah perlu memberlakukan beberapa regulasi, seperti carryback losses untuk membantu para pelaku bisnis. Dengan menerapkan regulasi carryback losses, perusahaan dapat terbantu dengan memindahkan kerugian yang dialami di masa pandemi ke tahun sebelumnya sehingga perusahaan dapat menerima tax refund untuk menambah kas yang dibutuhkan perusahaan sekarang. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi regulasi pajak pendapatan bagi perusahaan dan masyarakat dengan memberikan penurunan tarif pajak dalam rangka meringankan beban pajak masyarakat dan perusahaan serta memperpanjang periode pembayaran pajak. Hal ini juga berlaku untuk pajak pertambahan nilai yang dapat memberikan keringanan terutama pada perusahaan yang mengalami kesulitan selama masa pandemi dan perusahaan yang memproduksi barang-barang yang banyak diminati pada masa pandemi guna mengurangi harga barang tersebut. Permasalahan utama dari berbagai solusi di atas adalah kemungkinan terjadinya kesalahan penargetan dengan kondisi perusahaan atau individu yang memiliki penghasilan yang besar yang justru menerima insentif, sedangkan yang tidak malah tidak merasakan insentif tersebut. 

Sebelum mengakhiri sesi pemaparan materi, masing-masing pembicara memberikan pernyataan penutup. Dimulai dari Ibu Oka yang mengungkapkan bahwa situasi COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh pemerintah saja, tetapi juga dirasakan oleh sektor bisnis dan masyarakat sehingga pemerintah akan terus berusaha untuk terus mendorong sektor bisnis dan masyarakat. Selanjutnya, Pak Aji menjelaskan bahwa relaksasi pajak akan tetap dilakukan terlepas dari pandemi dan akan menunda beberapa agenda perpajakan. Dari sektor bisnis, Pak Prodjo mempertegas bahwa masa pandemi merupakan kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk mengevaluasi kembali terkait cara berbisnis serta melihat peluang berbisnis dari adanya pandemi ini. Terakhir, Prof Rick menegaskan juga bahwa reformasi pajak merupakan sesuatu yang harus dilakukan pemerintah terlepas ada atau tidaknya pandemi. 

Acara ini berlangsung dengan lancar dan interaktif. Terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan pembicara saat sesi tanya jawab. Setelah webinar berlangsung selama sekitar 150 menit, Tax Intercollegiate Forum ditutup dengan ucapan terima kasih kepada pembicara dan TERC LPEM FEB UI sebagai bentuk penghargaan dari SPA FEB UI. Tax Study Division SPA FEB UI, sangat berterima kasih atas partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyukseskan acara ini. Sampai jumpa pada Tax Intercollegiate Forum selanjutnya!

SPA FEB UI 2020
#BenchmarkOfExcellence

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *