Resume Conference The 16th ATV

The 16th ATV pada tahun 2016 ini mengambil tema besar yaitu “Forensic Audit to Enhance Accountability in the Public Sector”. Tema ini diangkat dengan tujuan untuk memacu pemikiran dari para peserta untuk memberikan tanggapan dan solusinya tentang kondisi Indonesia melalui prosedur audit mengingat situasi saat ini korupsi dan penipuan di Indonesia sangat tinggi terutama di instansi pemerintahan yang seharusnya mampu mengatur keuangan bangsa ini dengan baik. Untuk itulah tema besar ini diangkat dan diharapkan peserta dapat memberikan rekomendasi dan action plan yang tepat yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan negara yang merugi karena korupsi dan penipuan yang terjadi.

Dalam conference kali ini ada 2 kasus yang diberikan dalam ATV conference hari ini, yang pertama adalah “Perjalanan Dinas Fiktif” dan yang kedua adalah “Temuan 57.000 PNS Fiktif Setelah Dilakukan Pendaftaran secara Online”. Dari 6 kelompok yang sudah diacak dari berbagai Universitas, ada 2 kelompok yang hanya memilih topik yang pertama, ada 2 kelompok yang memilih topik yang kedua, dan ada 2 kelompok juga yang memilih topik yang ketiga.

Untuk melakukan audit, para peserta melakukan pencarian data baik itu melalui pencarian data BPS, wawancara, kuesioner, dan juga observasi. Data yang didapat nantinya akan menjadi bahan pertimbangan selain melihat data keuangan dari instansi tersebut. Data yang ditemukan antara lain untuk kasus pertama yaitu bahwa dari 100% dana yang dianggarkan, ada 80% yang tercatat digunakan untuk perjalanan dinas, tetapi dari 80% tersebut hanya 30% yang terealisasi dengan benar dan 70% lagi merupakan perjalanan fiktif dan ada pula perhitungan yang ganda. Sedangkan untuk kasus kedua, bahwa didapatkan temuan bahwa ada selisih sebanyak 57.000 PNS dari yang melakukan registrasi online pendataan PNS dan yang selama ini terdaftar sebagai PNS yang mendapatkan gaji dari pemerintah setiap bulannya.

Dari hasil presentasi yang dilakukan oleh keenam kelompok, dalam melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah tersebut, mereka melakukan penyelidikan terhadap instansi – instansi pemerintahan tertentu yang mereka pilih dan mereka samarkan namanya. Dalam pemaparannya ada kelompok yang melakukan prosedur audit dengan metode mengaudit laporan keuangan instansi tertentu atau melakukan audit investigative terhadap instansi tertentu. Ada juga kelompok yang melakukan kedua prosedur audit tersebut dengan harapan hasil yang diberikan akan lebih relevan.

Audit laporan keuangan sendiri merupakan penilaian atas suatu perusahaan baik itu lembaga pemerintahan maupun swasta terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh pihak internal dari perusahaan tersebut sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar. Audit laporan keuangan biasanya dilakukan oleh sebuah kantor akuntan public yang disini posisinya sebagai pihak eksternal.

Sedangkan audit investigatif adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan.Tujuan dari audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan.

Dari data yang ditemukan lalu peserta menjalankan prosedur audit yang mereka pilih, peserta terakhir memberikan rekomendasi yang sebagian besar ditujukan kepada BPK dan KPK. Untuk kasus pertama rekomendasi yang diberikan adalah melakukan pemotongan anggaran, memperketat pengawasan, melakukan perhitungan ulang secara tepat seberapa besar dana yang dibutuhkan. Untuk kasus kedua rekomendasi yang dapat diberikan adalah memeriksa kembali apakah ada PNS yang sebenarnya belum melakukan registrasi online, bisa saja PNS yang berada di daerah terpencil tidak mendapatkan akses internet dan tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan registrasi online, selain itu perlu adanya tindak lanjut untuk melakukan pemeriksaan secara langsung dengan mendatangi orang yang berada di instansi tertentu secara random dan bertanya apakah orang yang kita temui itu benar berada di kantor tersebut, dan yang dapat dilakukan juga adalah melakukan pemeriksaan ulang secara manual dan memastikan apakah karyawan tersebut memang masih ada. (DPP)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *