Posts

ATV

Board dan staff ahli The 18th ATV

Segenap jajaran pengurus SPA FEB UI 2018 mengucapkan selamat dan sukses atas dinyatakan lulusnya tim biddee The 18th ATV dalam bidding yang dilaksanakan pada Sabtu, 14 April 2018 lalu. Berdasarkan pertimbangan dan penilaian seksama, tim biddee dinyatakan LULUS dengan predikat Baik (80,8), dengan detail yang telah ditampilkan dalam SPArkling bulan April lalu.

Kami mengucapkan selamat kepada Board The 18th ATV dan para staff ahli:

EXECUTIVE BOARDS
Joshua Timothy – Project Officer
Olivia Gracia – Vice Project Officer
Shafira Bariq Asri Jasmine Viviansyah – Treasurer In
Andito Danisworo Sulaikan – Treasurer Out

EVENT
Nadila Filza Rahmalina – Manager
Frizky Triputra Cahyana – Manager
Nadya Gita Anggara – Manager
Celine Cecilia – Senior Staff

PUBLIC RELATIONS, DOCUMENTATION, AND DESIGN
Theresia Niki Limita – Manager
Jannice Julyan Citra – Manager
Ardhia Alisya Pratista – Manager
Handoko Tan Putra – Senior Staff

SPONSORSHIP
Caroline Nadia Winata – Manager
Kurnia Dewi Rachmawati – Manager
Shalsabilla Mekar Palupi – Senior Staff
Farah Nadira Iriawan – Senior Staff

INFORMATION AND REGISTRATION
Akmal Haidar Nusantara – Manager
Marsha Anindya – Manager
Geraldo Kurniawan – Senior Staff
Kurniasari – Senior Staff

FOOD, BEVERAGES, AND BAZAAR
Prathama Nugraha Pangestu – Manager
Ramiza Yasmin – Manager
Stefi Andriani – Senior Staff
Vicky Natasha Sudjana – Senior Staff

ACCOMODATION, TRANSPORTATION, AND EQUIPMENT
Fikri Anugrah Agung – Manager
Muhammad Fadhlul Amir – Manager
Muhammad Reyhan Davie – Senior Staff

LIAISON OFFICER
Putu Ayu Fitri Wulandari – Manager
Siwi Hartiwi – Manager
Tania Rachelia – Senior Staff

selamat membangun keluarga yang harmonis bersama calon staf demi The 18th ATV yang luar biasa, bermakna, dan terus bertransformasi menjadi lebih baik!

SPA FEB UI 2018
#BenchmarkOfExcellence

The 17th ATV yang baru saja diselenggarakan bulan November kemarin mengusung “The Impact of IFRS 9 to Audit Approach in Banking Industry” sebagai tema utamanya. Dalam studi kasus pada ATV tahun ini diberikan dua sub tema yaitu “Audit on Management Assertion Regarding Classification & Measurement and Risk Management” dan “Audit on Hedge Accounting and Impairment of Financial Assets”. Tema ini diangkat dengan tujuan untuk melatih pola pikir para peserta dalam menghadapi kasus-kasus audit yang sering terjadi di lapangan serta melatih profesionalisme peserta ketika dihadapkan dengan perubahan sistem audit mengikuti perubahan IFRS.

IFRS 9 merupakan salah satu standar pelaporan akuntansi yang menjadi pokok pembicaraan akhir-akhir ini. Hal ini tak lain karena waktu pengimplementasiannya yang semakin dekat dan dampak yang diberikan oleh IFRS 9 terhadap pelaporan keuangan berbagai instansi yang berkecimpung dalam instrumen keuangan. IFRS 9 mengatur tentang pengklasifikasian, pengakuan, dan pengukuran instrumen keuangan. Dampaknya dirasa signifikan terutama bagi industri perbankan yang asetnya terdiri atas loan dan deposit. Standar ini akan mewajibkan bank untuk mengenali penurunan nilai aset lebih cepat dan memperkirakan kerugian yang diperkirakan pada masa mendatang terhadap spektrum aset yang lebih luas. Penerapan standar ini akan mulai diberlakukan pada bulan Januari 2018 secara luas dan diperkirakan akan meningkatkan ketentuan penurunan nilai kredit serta mempengaruhi perhitungan laba industri perbankan.

Pada dasarnya, auditor memiliki tujuan untuk memberikan opini berdasarkan hal-hal material dan biasanya audit lebih berfokus kepada aset dengan exposure yang lebih besar dan lebih berisiko. Dalam audit, terdapat dua jenis risiko, yaitu risiko inheren dan risiko kontrol. Risiko inheren (bawaan) adalah risiko yang akan terjadi tanpa kita memperhitungkan adanya kontrol internal, sementara risiko kontrol adalah risiko yang mungkin terjadi karena adanya salah saji atau kecurangan yang lolos dari kontrol internal. Industri perbankan memiliki risiko inheren yang sangat tinggi mengingat banyaknya kas dan aset yang dimiliki, sehingga dibutuhkan usaha yang lebih dalam mengaudit industri perbankan.

Ada beberapa prosedur yang dapat menguji kontrol internal dalam pengauditan industri perbankan. Tiga prosedur tes kontrol internal yang umum diketahui yaitu: test of control (mis. memeriksa profil dari kreditur dan debitur sebagai bentuk konfirmasi), substantive tests of transaction (mis. menentukan completeness, keakuratan, dan valid tidaknya data yang disajikan), serta melakukan verifikasi atas transaksi dan mendapatkan konfirmasi eksternal. Hal ini memang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan mengaudit industri lain, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh auditor industri perbankan.

Auditor harus senantiasa melihat sistem pencatatan oleh perbankan, asumsi-asumsi yang digunakan dengan informasi yang ada, serta struktur organisasi perusahaan yang berkaitan dengan otorisasi dan pengendalian. Mengetahui sistem operasional IT yang digunakan pun merupakan komponen penting karena IFRS 9 melihat struktur IT yang kuat. Dalam mengaudit berkaitan dengan klasifikasi aset dan hutang, auditor juga harus melihat kemampuan dan kecukupan dari perusahaan yang bersangkutan (kapabilitas).

Jika IFRS 9 diimplementasikan di tahun 2018, hal ini akan berdampak signifikan, karena akan banyak sekali laporan keuangan yang awalnya dinilai wajar menjadi tidak wajar ketika menggunakan IFRS 9 sebagai pedoman. Termasuk dalam dampak implementasi adalah akan terjadinya fluktuasi dari laba interim perusahaan. Pengimplementasian IFRS 9 juga menimbulkan tantangan pada SDM dan pengetahuan dalam mengaplikasikannya. Selain itu, menyoroti dari sisi hukum, perbankan-perbankan kecil belum mampu menerapkan IFRS 9 di tahun 2018 karena prosedur yang terpaut panjang. Sebagai contoh adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang asetnya tidak begitu besar. Jika IFRS 9 diimplementasikan secara paksa kepada BPR, hal ini tentu akan memberatkan BPR dilihat dari sumber daya manusia dan pengetahuan yang dimiliki. Seiring waktu, BPR harus mengembangkan pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat menerapkan IFRS 9 dalam sistem keuangannya. Sementara ini, auditor juga sebaiknya tetap mengikuti sistem keuangan BPR dalam proses pengauditannya.

Auditor mungkin bukan ahli dalam semua industri yang diauditnya dan hal ini memungkinkan auditor meminta pendapat ahli dari berbagai industri spesifik. Meskipun kita dapat menggunakan jasa dari industri lain, dalam hal ini misalnya pakar industri perbankan, auditor tetap harus memiliki spesialisasi-spesialisasi tertentu agar tetap memiliki wawasan lebih dalam pekerjaan suatu pakar dari industri yang bersangkutan.

Walaupun IFRS 9 akan diimplementasikan tahun depan, auditor harus siap dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi di lapangan. Akan banyak sekali perusahaan yang memiliki masalah dalam menggunakan IFRS 9 sebagai pedoman. Auditor harus pintar beradaptasi dengan sistem keuangan yang dimiliki masing-masing perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan belum mampu mengimplementasikan IFRS 9 ke dalam sistem keuangannya. Pada akhirnya, seorang auditor akan selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuan diri di tengah perubahan industri yang sedemikian pesat karena tantangan berat dari implementasi IFRS 9 ini hanyalah salah satunya. (ANDP)

The 16th ATV pada tahun 2016 ini mengambil tema besar yaitu “Forensic Audit to Enhance Accountability in the Public Sector”. Tema ini diangkat dengan tujuan untuk memacu pemikiran dari para peserta untuk memberikan tanggapan dan solusinya tentang kondisi Indonesia melalui prosedur audit mengingat situasi saat ini korupsi dan penipuan di Indonesia sangat tinggi terutama di instansi pemerintahan yang seharusnya mampu mengatur keuangan bangsa ini dengan baik. Untuk itulah tema besar ini diangkat dan diharapkan peserta dapat memberikan rekomendasi dan action plan yang tepat yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan negara yang merugi karena korupsi dan penipuan yang terjadi.

Dalam conference kali ini ada 2 kasus yang diberikan dalam ATV conference hari ini, yang pertama adalah “Perjalanan Dinas Fiktif” dan yang kedua adalah “Temuan 57.000 PNS Fiktif Setelah Dilakukan Pendaftaran secara Online”. Dari 6 kelompok yang sudah diacak dari berbagai Universitas, ada 2 kelompok yang hanya memilih topik yang pertama, ada 2 kelompok yang memilih topik yang kedua, dan ada 2 kelompok juga yang memilih topik yang ketiga.

Untuk melakukan audit, para peserta melakukan pencarian data baik itu melalui pencarian data BPS, wawancara, kuesioner, dan juga observasi. Data yang didapat nantinya akan menjadi bahan pertimbangan selain melihat data keuangan dari instansi tersebut. Data yang ditemukan antara lain untuk kasus pertama yaitu bahwa dari 100% dana yang dianggarkan, ada 80% yang tercatat digunakan untuk perjalanan dinas, tetapi dari 80% tersebut hanya 30% yang terealisasi dengan benar dan 70% lagi merupakan perjalanan fiktif dan ada pula perhitungan yang ganda. Sedangkan untuk kasus kedua, bahwa didapatkan temuan bahwa ada selisih sebanyak 57.000 PNS dari yang melakukan registrasi online pendataan PNS dan yang selama ini terdaftar sebagai PNS yang mendapatkan gaji dari pemerintah setiap bulannya.

Dari hasil presentasi yang dilakukan oleh keenam kelompok, dalam melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah tersebut, mereka melakukan penyelidikan terhadap instansi – instansi pemerintahan tertentu yang mereka pilih dan mereka samarkan namanya. Dalam pemaparannya ada kelompok yang melakukan prosedur audit dengan metode mengaudit laporan keuangan instansi tertentu atau melakukan audit investigative terhadap instansi tertentu. Ada juga kelompok yang melakukan kedua prosedur audit tersebut dengan harapan hasil yang diberikan akan lebih relevan.

Audit laporan keuangan sendiri merupakan penilaian atas suatu perusahaan baik itu lembaga pemerintahan maupun swasta terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh pihak internal dari perusahaan tersebut sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar. Audit laporan keuangan biasanya dilakukan oleh sebuah kantor akuntan public yang disini posisinya sebagai pihak eksternal.

Sedangkan audit investigatif adalah suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan.Tujuan dari audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan.

Dari data yang ditemukan lalu peserta menjalankan prosedur audit yang mereka pilih, peserta terakhir memberikan rekomendasi yang sebagian besar ditujukan kepada BPK dan KPK. Untuk kasus pertama rekomendasi yang diberikan adalah melakukan pemotongan anggaran, memperketat pengawasan, melakukan perhitungan ulang secara tepat seberapa besar dana yang dibutuhkan. Untuk kasus kedua rekomendasi yang dapat diberikan adalah memeriksa kembali apakah ada PNS yang sebenarnya belum melakukan registrasi online, bisa saja PNS yang berada di daerah terpencil tidak mendapatkan akses internet dan tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan registrasi online, selain itu perlu adanya tindak lanjut untuk melakukan pemeriksaan secara langsung dengan mendatangi orang yang berada di instansi tertentu secara random dan bertanya apakah orang yang kita temui itu benar berada di kantor tersebut, dan yang dapat dilakukan juga adalah melakukan pemeriksaan ulang secara manual dan memastikan apakah karyawan tersebut memang masih ada. (DPP)