Posts

Pada hari Rabu, 1 Desember 2021, Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB UI) telah berhasil melaksanakan salah satu program kerja tahunan, yaitu Tax Update Webinar. Acara ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom online meeting dan dihadiri oleh 345 peserta yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa Universitas Indonesia, mahasiswa fakultas dan universitas lain, akademisi, serta masyarakat secara luas. Pada tahun ini, Tax Update Webinar mengangkat tema utama “Energizing Domestic Investment Climate: What is The Most Appropriate Tax Strategy?”. Tema tersebut diangkat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif baik kepada mahasiswa maupun masyarakat secara luas mengenai peran pajak dalam mendukung peningkatan investasi di Indonesia. Rangkaian acara Tax Update Webinar diawali dengan kata sambutan dari Ibu Dyah Setyaningrum selaku Kepala Prodi S1 Akuntansi FEB UI, Mohammad Ilham Dwiputra selaku Chief Executive Studi Profesionalisme Akuntan FEB UI, dan Amelia Diah Pitaloka selaku Project Officer Tax Update Webinar 2021. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sesi perkenalan dan pemaparan materi yang dipandu oleh Ibu Christine Tjen selaku Koordinator TERC FEB UI.

Sesi pemaparan materi pertama dibawakan oleh Ibu Inge Diana Rismawanti selaku Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak yang membahas mengenai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang erat kaitannya dengan kondisi investasi di Indonesia. Ibu Inge menyampaikan bahwa pada saat ini tax ratio Indonesia masih tergolong relatif rendah dibandingkan dengan negara G20 atau ASEAN-6 lainnya. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan basis pajak yang kuat dan merata sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Pelaksanaan reformasi perpajakan menjadi salah satu langkah strategis DJP untuk mencapai hal tersebut. Reformasi perpajakan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu reformasi administrasi dan reformasi kebijakan yang diimplementasikan melalui pengesahan UU HPP. Secara lebih lanjut, DJP juga melakukan asistensi penagihan pajak global secara resiprokal guna mempermudah prosedur perpajakan serta mengedepankan asas ultimum remedium dari segi penegakan hukum pidana pajak guna mencegah terjadinya kehilangan kerugian negara. Dengan demikian, melalui usaha-usaha tersebut diharapkan iklim investasi dan tax ratio di Indonesia dapat meningkat sehingga terwujudnya APBN yang mandiri.

Selanjutnya, pada sesi kedua pemaparan materi disampaikan oleh Bapak Liberto Nicholas, selaku Area Head PT Bank Mandiri Tbk yang memaparkan materi mengenai peran perbankan dalam mendorong pembangunan dan investasi nasional. Bapak Nicholas menyampaikan bahwa perbankan merupakan salah satu agent of development yang berperan besar dalam upaya peningkatan iklim investasi di Indonesia serta pertumbuhan ekonomi nasional terutama pada saat pemulihan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Selain itu, Bapak Nicholas juga memaparkan bahwa pada saat ini sebagian Penanaman Modal Asing (PMA) berfokus pada industri barang logam sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur sehingga terjadi gap. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menekankan fokus pembiayaan pada beberapa sektor yang krusial serta memberikan stimulus guna memicu peningkatan iklim investasi di Indonesia. Tentunya dibutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder untuk mencapai hal tersebut, termasuk dari perbankan sebagai salah satu lembaga penyedia kredit.

Pada sesi ketiga, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Denny Irawan selaku Wakil Kepala Kelompok Kajian Iklim Usaha dan Rantai Pasokan Global, LPEM FEB UI yang membahas mengenai iklim usaha dan pajak bisnis di Indonesia. Bapak Denny memaparkan bahwa sejalan dengan target pemerintah pada hari jadi kemerdekaan yang ke-100 tahun, yaitu Indonesia Emas 2045, diperlukanlah perbaikan iklim usaha dan investasi salah satunya pada sektor perpajakan yang merupakan salah satu poin terpenting dalam pertimbangan investor ketika mengambil keputusan investasi. Enam hal yang harus diperbaiki pada sektor perpajakan Indonesia berdasarkan Ease of Doing Business (EoDB), yaitu starting business, dealing with construction permits, registering property, enforcing contracts, paying taxes, dan trading across borders. Selain itu, Bapak Denny juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek lain dalam perpajakan yang juga harus diperbaiki guna meningkatkan kondisi investasi di Indonesia, diantaranya yaitu dari segi pelaporan dan pembayaran elektronik, pelaporan mandiri atau self assessment dalam sistem perpajakan, simplifikasi yang dapat berupa one tax base atau one tax, serta risk-based audits. Pada akhir pemaparan, Bapak Denny menyimpulkan terdapat dua hal utama yang harus menjadi concern bagi pemerintah dan regulator kebijakan pajak untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, yaitu simplifikasi administrasi perpajakan serta tingkat daya saing besaran pajak (tax rate).

Setelah sesi pemaparan materi ketiga selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pembicara yang dipandu oleh Ibu Christine Tjen selaku moderator. Sesi tanya jawab ini berhasil dijalankan dengan lancar dan interaktif oleh karena antusiasme dari peserta untuk bertanya yang cukup tinggi. Selanjutnya, kegiatan Tax Update Webinar ditutup dengan ucapan terima kasih kepada pembicara dan moderator sebagai bentuk apresiasi dari SPA FEB UI khususnya Tax Study Division sebagai penyelenggara acara. Tax Study Division SPA FEB UI mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja sama dari seluruh pihak yang turut andil untuk mensukseskan acara ini. Sampai jumpa pada acara Tax Update Webinar selanjutnya!

Pada hari Rabu, 6 Oktober 2021, Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB UI) telah berhasil melaksanakan program kerja tahunan, yaitu Tax Intercollegiate Forum (TIF). Pada tahun ini TIF bekerja sama dengan Tax Education and Research Center Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (TERC LPEM FEB UI) dan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Acara TIF dihadiri oleh 434 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa Universitas Indonesia, mahasiswa fakultas dan universitas lain, serta masyarakat secara luas. Tax Intercollegiate Forum tahun 2021 mengangkat tema Carbon Tax Policy: A Key Role in Indonesia’s Sustainability”. Tema ini diangkat sebagai sarana untuk membahas rencana kebijakan pajak karbon yang bertujuan mengendalikan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Rangkaian acara diawali dengan kata sambutan dari Ibu Ancella Hermawan selaku Kepala Departemen Akuntansi FEB UI, Mohammad Ilham Dwiputra selaku Chief Executive Studi Profesionalisme Akuntan FEB UI, dan Delvionarosa Putri Salman selaku Project Officer TIF 2021. Setelah itu, terdapat sesi perkenalan dan pemaparan materi yang terbagi menjadi lima sesi yang dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Christine Tjen selaku Koordinator TERC FEB UI. 

Pada sesi pertama, Bapak Gunawan Pribadi selaku Asisten Deputi Fiskal Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memaparkan bahwa pajak karbon merupakan salah satu instrumen menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pajak karbon juga merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2021. Strategi transformasi ekonomi ini bertujuan untuk membuat Indonesia dapat bangkit dari pandemi sekaligus menghindari “middle income trap” sehingga visi menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang dapat tercapai. Bapak Gunawan Pribadi juga menyampaikan bahwa pajak karbon bersifat multifungsi. Selain sebagai tambahan pendapatan negara, pajak karbon juga berfungsi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan internalisasi biaya eksternal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemudian, penetapan pajak karbon mendorong sektor privat maupun publik untuk berinvestasi pada sektor energi rendah karbon. Pada sisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam menetapkan pajak karbon di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi yang bersifat ramah lingkungan, adanya potensi perubahan harga energi dan produk-produk terkait, serta belum tersedianya instrumen kebijakan lain untuk mendukung kebijakan pajak karbon. Kemudian, terdapat juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan pajak karbon ini, seperti kesederhanaan desain, kejelasan mengenai nilai tarif pajak, pengenalan secara bertahap, dan pemanfaatan pajak karbon secara terarah.

Pada sesi kedua, Ibu Oka selaku Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal, menyampaikan bahwa pajak karbon merupakan salah satu perwujudan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat rentannya Indonesia terhadap dampak perubahan iklim. Pajak karbon sendiri diartikan sebagai pungutan yang dikenakan atas kandungan karbon atau aktivitas mengemisi karbon. Ibu Oka juga menjelaskan skema rencana penerapan pajak karbon di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, hingga saat terutang. Subjek pajak dari pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang dengan kandungan karbon atau menghasilkan emisi karbon. Sedangkan, objek pajaknya adalah emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak karbon ini akan terutang pada saat pembelian, akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon, atau saat lain. Pada sisi lain, penerimaan pajak karbon juga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menambah dana pembangunan, investasi ramah lingkungan, dan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan sosial.

Selanjutnya, kegiatan acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ibu Sri Wahyuni selaku Managing Partner SF Consulting. Pada sesi ini, Ibu Sri menyampaikan kondisi sektor bisnis pada masa pemulihan pandemi. Ibu Sri menjelaskan bahwa pandemi menyebabkan tingginya ketidakpastian iklim usaha serta membuat pola bisnis menjadi berbasis digital. Kemudian, Ibu Sri memaparkan tanggapan dunia usaha terkait rencana kebijakan pajak karbon. Ibu Sri mengutip pernyataan dari Bapak Arsjad Rasjid, selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang mengatakan bahwa terdapat sebanyak 18 asosiasi pengusaha menolak rencana penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia. Pertimbangan utama penolakan tersebut adalah potensi dampak negatif yang sangat signifikan dan sistemik terhadap kestabilan perekonomian Indonesia, neraca perdagangan, dan pendapatan negara. Selain itu, masih tingginya ketergantungan proses produksi dan distribusi industri terhadap bahan bakar fosil juga menjadi salah satu faktor pertimbangan. Ibu Sri kemudian menyampaikan saran dan harapan dunia usaha terhadap perpajakan Indonesia, mulai dari penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian hukum, hingga pembuatan road map reformasi perpajakan. Ibu Sri menutup sesi materi dengan menyampaikan pentingnya komunikasi dan kepercayaan antara regulator dengan pelaku usaha supaya kebijakan perpajakan dapat berjalan dengan efektif.

Sesi keempat dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ibu Alin Halimatussadiah, selaku Kepala Kelompok Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI. Ibu Alin menyampaikan bahwa kebijakan pajak karbon memiliki dua tujuan utama, yaitu mencapai target penurunan GRK yang lebih ambisius dan meningkatkan pemasukan negara. Terdapat beberapa saran mengenai penetapan kebijakan pajak karbon ini. Pertama, penerapan pajak karbon harus dilakukan secara bertahap, baik dari segi target maupun besaran pajak. Kedua, cakupan pajak karbon harus dimulai dari sektor yang menjadi kontributor dominan. Ketiga, pemantauan serta evaluasi harus dilakukan secara berkala dengan terus memperbarui data emisi. Ibu Alin juga menyampaikan tiga pertimbangan utama dalam mengimplementasikan kebijakan pajak karbon, yaitu persiapan transisi, alokasi pendapatan dari pajak karbon, dan fleksibilitas dari pajak karbon itu sendiri. Sebagai penutup, Ibu Alin menyampaikan bahwa carbon pricing merupakan syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup. Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi supaya kebijakan ini dapat berjalan secara optimal, yaitu diperlukannya satu paket kebijakan yang ambisius, terancang dengan baik, dan sesuai dengan konteks yurisdiksi.

Sesi terakhir diisi dengan pemaparan materi oleh Bapak Bawono Kristiaji selaku Partner di Danny Darussalam Tax Center (DDTC). Pada sesi ini, Bapak Kristiaji selaku pengamat pajak dalam negeri menyampaikan justifikasi pentingnya pelaksanaan kebijakan pajak karbon di Indonesia yang tentunya berkaitan dengan isu lingkungan itu sendiri. Kemudian, Bapak Kristiaji menampilkan hasil survei DDTC News mengenai rencana penetapan pajak karbon di Indonesia. Melalui survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mendukung adanya penetapan kebijakan pajak karbon di Indonesia. Selain itu, survei itu juga menunjukan bahwa mayoritas responden menganggap waktu ideal untuk mengimplementasikan pajak karbon adalah pada tahun 2022 dengan tarif sebesar Rp75/kg. Bapak Kristiaji juga  menyampaikan isu lanjutan mengenai pajak karbon. Pertama adalah carbon leakage. Isu ini disebabkan oleh tidak adanya keseragaman penerapan atau koordinasi antarnegara dalam penetapan kebijakan pajak karbon. Kemudian, tidak berlakunya pajak karbon untuk semua sektor serta kurang tersedianya energi terbarukan juga menjadi penyebab dari isu tersebut. Isu lanjutan kedua yang dibahas oleh Bapak Kristriaji adalah penggunaan dana dari pajak karbon itu sendiri. Berdasarkan Carbon Tax Guide yang diterbitkan oleh World Bank, Bapak Kristiaji menyampaikan terdapat tiga komponen dalam penerimaan pajak karbon, yaitu revenue neutrality, expanded spending, dan forgoing tax revenue to finance offsets. 

Setelah sesi kelima selesai, kegiatan pun dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pembicara yang dipandu oleh Ibu Christine Tjen selaku moderator. Sesi tanya jawab ini berjalan dengan lancar. Setelah seluruh rangkaian acara berlangsung, kegiatan Tax Intercollegiate Forum ditutup dengan ucapan terima kasih kepada pembicara, moderator, dan TERC LPEM FEB UI sebagai bentuk penghargaan dari SPA FEB UI. Tax Study Division SPA FEB UI sangat berterima kasih atas partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyukseskan acara ini. Sampai jumpa pada Tax Intercollegiate Forum selanjutnya!

 

Pada hari Rabu, 5 Mei 2021 telah berhasil dilaksanakan salah satu program kerja tahunan dari Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB UI), yaitu Tax Workshop. Pada periode ini, Tax Workshop dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dan mengangkat tema “Skill Upgrading: Steps and Procedures for Filling E-SPT”. Tema tersebut membahas mengenai prosedur serta tata cara pengisian sistem pelaporan pajak tahunan secara elektronik (E-SPT), terutama E-SPT Badan. Sangat diharapkan tema ini dapat membuat para peserta mengetahui dan mengerti terkait dengan tata cara pengisian E-SPT badan. Pada pelaksanaannya, acara ini dihadiri oleh 31 mahasiswa jurusan Akuntansi FEB UI dari berbagai angkatan mulai tahun 2017 hingga 2020.

Rangkaian acara diawali dengan kata sambutan dari Ibu Ancella Hermawan selaku Kepala Departemen Akuntansi FEB UI, Mohammad Ilham selaku Chief Executive Studi Profesionalisme Akuntan SPA FEB UI 2021, dan Kenzo Jovin Princen Lee selaku Project Leader Tax Workshop 2021. Kemudian, rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi satu yaitu pemaparan materi. Pada sesi ini, Bapak Toni Siswanto selaku trainer di Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI dan pembicara di Tax Workshop 2021 memaparkan materi mengenai hal-hal umum terkait E-SPT. Beberapa hal umum yang dimaksud yaitu pengertian, manfaat, komponen, dan sistem kerja dari E-SPT. 

Bapak Toni menjelaskan bahwa E-SPT secara umum memiliki fungsi yang sama dengan SPT biasa namun menggunakan metode daring untuk pengisiannya. Dengan demikian, E-SPT memberikan beberapa manfaat, seperti dokumentasi yang lebih baik, waktu yang lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Secara sistem kerja, terdapat dua metode dalam menggunakan E-SPT yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung berarti data dari pengisian E-SPT akan secara real time masuk ke dalam database Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan, metode tidak langsung berarti proses pengisian E-SPT diselesaikan terlebih dahulu dan selanjutnya diunggah ke database Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, pada sesi ini Bapak Toni juga membahas mengenai tata cara memperoleh formulir E-SPT. Langkah yang perlu dilakukan yaitu melakukan instalasi aplikasi E-SPT dan kemudian menyambungkannya ke database. Selanjutnya, Wajib Pajak (WP) akan memperoleh formulir E-SPT induk beserta lampirannya.

Setelah pemaparan materi di sesi 1, rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi dua yaitu training yang juga dipandu oleh Bapak Toni Siswanto. Pada sesi ini, pembicara menjelaskan serta memberi contoh dari setiap langkah dan prosedur dalam melakukan instalasi aplikasi E-SPT. Selanjutnya, pembicara juga memberikan arahan mengenai tata cara pengisian formulir E-SPT melalui aplikasi yang sudah di-install. Proses pengisian ini dimulai dari tahap login hingga selesai. 

Secara umum, Tax Workshop berlangsung secara lancar dan interaktif. Terdapat interaksi dua arah antara pembicara dengan peserta selama sesi pemaparan materi dan training berlangsung. Setelah seluruh rangkaian acara selesai, Tax Workshop ditutup dengan ucapan terima kasih, sesi foto bersama, dan pemberian sertifikat kepada pembicara sebagai bentuk penghargaan dari SPA FEB UI. Kami, Tax Study Division SPA FEB UI, berterima kasih atas partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak dalam mensukseskan acara ini. Sampai jumpa di Tax Workshop 2022!

Foto 1: Sesi Training oleh Bapak Toni Siswanto

Foto 2: Peserta dan Panitia Tax Workshop berfoto bersama dengan pembicara yang hadir.

The 21st Tax Seminar and Training (The 21st TST) merupakan acara seminar dan training perpajakan yang ditujukan untuk praktisi pajak dan mahasiswa pascasarjana. Acara ini diadakan oleh Studi Profesionalisme Akuntan (SPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pada tahun ini, kami akan menyelenggarakan salah satu rangkaian acara main event, yaitu Virtual Training, dengan mengangkat tema “Recent Tax Policy Developments in Indonesia and Strategies to Face Current Tax Issues”.

Rangkaian acara Virtual Training The 21st TST akan diselenggarakan pada:
tanggal: 29-30 Januari 2021
waktu: 09.00 WIB-selesai
tempat: Zoom Meeting
biaya pendaftaran: Rp1.000.000,00

Selain membawa isu yang menarik, The 21st TST juga turut menghadirkan trainer terkemuka di perpajakan Indonesia, seperti Ikatan Konsultan Pajak Indoensia (IKPI), PB Taxand, dan beberapa KAP dari Big 4.

Peserta yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akan mendapatkan poin SKP (Satuan Kredit PPL).

Pendaftaran dapat dilakukan melalui website www.tst-febui.com/training.

Contact person:
Jesselin (082111106109)
Hashifa (081317848006)
Information and Registration Division

Line: @tstfebui
Instagram: @tstfebui
LinkedIn: TST FEB UI
Website: www.tst-febui.com

#The21stTST
#SHINEtheBRIGHTEST

Pada hari Rabu, 21 Oktober 2020, telah berhasil dilaksanakan program kerja tahunan dari Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB UI), yaitu Tax Intercollegiate Forum (TIF). Tax Intercollegiate Forum tahun ini bekerja sama dengan Tax Education and Research Center LPEM FEB UI (TERC LPEM FEB UI) Indonesia dan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Acara ini dihadiri oleh 761 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, anggota-anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia, dan juga para praktisi yang bekerja di berbagai lembaga keuangan di Indonesia. Tahun ini, Tax Intercollegiate Forum mengangkat tema “2021: The Future of Taxation Policy in Pandemic Recovery Era” yang membahas arah kebijakan perpajakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka membantu mengembalikan kondisi ekonomi pasca pandemi. Rangkaian acara diawali dengan kata sambutan dari Ibu Ancella Hermawan selaku Kepala Departemen Akuntansi FEB UI, Akmal Haidar Nusantara selaku Chief Executive Studi Profesionalisme Akuntan, dan Ryandra Ananda selaku Project Officer TIF 2020. Setelah itu, terdapat sesi perkenalan dan pemaparan materi yang dibagi menjadi empat sesi dan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Christine Tjen selaku Koordinator TERC FEB UI. Sesi pertama membahas mengenai analisis kebijakan perpajakan Indonesia di tahun 2021 yang diisi oleh Ibu Oka selaku Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Selanjutnya, sesi kedua diisi oleh Bapak Bawono Kristiaji selaku Partner dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) yang memaparkan pandangan pengamat pajak domestik terkait kebijakan perpajakan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada sesi ketiga, materi dilanjutkan oleh Bapak Prodjo Sunarjanto selaku Direktur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk. yang membahas peran dan kondisi sektor bisnis di Indonesia dalam kondisi kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada sesi terakhir, kami mengundang salah seorang pengamat pajak internasional, yaitu Prof. Rick Krever selaku Profesor Hukum di University of Western Australia yang membahas pandangan pengamat pajak internasional terkait dengan arah kebijakan perpajakan di Indonesia.

Terkait kebijakan perpajakan di tahun 2021 mendatang, pemerintah yakin bahwa ekonomi akan mengalami pertumbuhan, tetapi Indonesia diprediksi masih akan mengalami defisit anggaran sebesar 5,7% dari GDP. Hal ini disebabkan salah satunya karena  tax ratio yang menurun akibat adanya berbagai insentif dari pemerintah yang berfokus kepada bantuan terhadap bahan baku untuk bisnis, produk-produk medis dan arus kas untuk bisnis sehingga mengurangi pendapatan negara dari pajak. Dalam rangka menanggulangi penurunan tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui peningkatan voluntary compliance serta peningkatan penegakan hukum dan pengawasan atau supervisi. Selain itu, Ibu Oka juga menjelaskan bahwa pada tahun 2021, pemerintah akan berfokus pada beberapa area kebijakan, yaitu edukasi, infrastruktur, proteksi sosial dan kesehatan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Terakhir, Ibu Oka sempat menyinggung terkait Core Tax System yang diperkirakan akan terlaksana pada tahun 2024 dengan harapan dapat mempermudah sistem administrasi perpajakan di Indonesia. 

Menurut pandangan Pak Aji selaku pengamat pajak domestik, era kepresidenan Pak Jokowi berambisi untuk meningkatkan tingkat investasi dan tingkat kompetisi sehingga ada atau tidaknya pandemi, relaksasi perpajakan akan tetap diadakan. Relaksasi perpajakan dinilai akan menghambat beberapa agenda perpajakan, seperti revenue mobilization, tax reform, dan peningkatan tax ratio. Kebijakan pemerintah di masa pandemi ini dinilai terlalu berfokus untuk memberikan stimulus ekonomi dibandingkan dengan memikirkan penerimaan pajak. Selain itu, Pak Aji juga menegaskan bahwa pembentukan design tax incentive harus mengikuti prinsip good governance guna meminimalisir penyalahgunaan tax incentive. Pak Aji juga menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi perpajakan di Indonesia. Peluang yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal, bonus demografi dan pertumbuhan penghasilan kelas menengah, serta bisnis model yang baru dan globalisasi. Namun, Indonesia akan tetap menghadapi beberapa tantangan, seperti munculnya shadow economy dan non-standard jobs serta ketidakadilan pendapatan dan aset. 

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Pak Prodjo selaku Direktur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk. untuk memberikan tanggapan terkait kebijakan perpajakan di tahun 2021 dari sisi pelaku bisnis. Pada masa pandemi, konsumsi masyarakat mengalami penurunan sekitar 70-80%. Hal ini mengakibatkan banyak bisnis yang yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan bisnis mereka. Selain itu, kebijakan seperti PSBB dan lockdown dinilai mengganggu arus logistik dan distribusi serta mempersulit mobilitas para tenaga kerja. Hambatan lain bagi para pelaku bisnis di masa pandemi adalah tambahan biaya operasional karena pengadaan protokol kesehatan dan pemberlakuan physical distancing. Sulitnya pendanaan dari bank dan leasing juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pelaku bisnis di Indonesia. Setelah itu, Pak Prodjo memaparkan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis untuk dapat bertahan pada masa pandemi, seperti berfokus kepada core business dan menyerahkan fungsi sisanya pada perusahaan outsource, mendirikan bisnis yang berlandaskan go-green, melakukan downsizing guna meminimalisir biaya operasional perusahaan, dan mengadopsi beberapa perubahan perilaku konsumen seperti less contact, digital trading, dan e-commerce trading. Sebelum mengakhiri sesi tersebut, Pak Prodjo menyampaikan beberapa harapan dari para pelaku bisnis terhadap kebijakan perpajakan Indonesia di masa depan, seperti penyederhanaan sistem perpajakan dan pengadaptasian teknologi.

Terakhir, dari sudut pandang pengamat pajak internasional, terdapat beberapa kebijakan yang perlu diimplementasikan dan dievaluasi. Prof. Rick Krever dari School of Law University of Western, Australia berpendapat bahwa pemerintah perlu memberlakukan beberapa regulasi, seperti carryback losses untuk membantu para pelaku bisnis. Dengan menerapkan regulasi carryback losses, perusahaan dapat terbantu dengan memindahkan kerugian yang dialami di masa pandemi ke tahun sebelumnya sehingga perusahaan dapat menerima tax refund untuk menambah kas yang dibutuhkan perusahaan sekarang. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi regulasi pajak pendapatan bagi perusahaan dan masyarakat dengan memberikan penurunan tarif pajak dalam rangka meringankan beban pajak masyarakat dan perusahaan serta memperpanjang periode pembayaran pajak. Hal ini juga berlaku untuk pajak pertambahan nilai yang dapat memberikan keringanan terutama pada perusahaan yang mengalami kesulitan selama masa pandemi dan perusahaan yang memproduksi barang-barang yang banyak diminati pada masa pandemi guna mengurangi harga barang tersebut. Permasalahan utama dari berbagai solusi di atas adalah kemungkinan terjadinya kesalahan penargetan dengan kondisi perusahaan atau individu yang memiliki penghasilan yang besar yang justru menerima insentif, sedangkan yang tidak malah tidak merasakan insentif tersebut. 

Sebelum mengakhiri sesi pemaparan materi, masing-masing pembicara memberikan pernyataan penutup. Dimulai dari Ibu Oka yang mengungkapkan bahwa situasi COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh pemerintah saja, tetapi juga dirasakan oleh sektor bisnis dan masyarakat sehingga pemerintah akan terus berusaha untuk terus mendorong sektor bisnis dan masyarakat. Selanjutnya, Pak Aji menjelaskan bahwa relaksasi pajak akan tetap dilakukan terlepas dari pandemi dan akan menunda beberapa agenda perpajakan. Dari sektor bisnis, Pak Prodjo mempertegas bahwa masa pandemi merupakan kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk mengevaluasi kembali terkait cara berbisnis serta melihat peluang berbisnis dari adanya pandemi ini. Terakhir, Prof Rick menegaskan juga bahwa reformasi pajak merupakan sesuatu yang harus dilakukan pemerintah terlepas ada atau tidaknya pandemi. 

Acara ini berlangsung dengan lancar dan interaktif. Terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan pembicara saat sesi tanya jawab. Setelah webinar berlangsung selama sekitar 150 menit, Tax Intercollegiate Forum ditutup dengan ucapan terima kasih kepada pembicara dan TERC LPEM FEB UI sebagai bentuk penghargaan dari SPA FEB UI. Tax Study Division SPA FEB UI, sangat berterima kasih atas partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyukseskan acara ini. Sampai jumpa pada Tax Intercollegiate Forum selanjutnya!

SPA FEB UI 2020
#BenchmarkOfExcellence

Pada Rabu, 7 Oktober 2020 telah berhasil dilaksanakan program kerja tahunan dari Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB UI), yaitu Tax Group Discussion. Tax Group Discussion tahun ini bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia dan dilaksanakan secara daring melalui platform Google Meets. Acara ini diikuti oleh delapan orang fungsionaris Tax Study Division SPA FEB UI dan sepuluh mahasiswa Akuntansi FEB UI yang telah berhasil terpilih atas jawabannya pada Tax Group Discussion Quiz. Tema yang diangkat oleh Tax Group Discussion kali ini adalah “Determining and Addressing the Issue of Digital Service Tax” yang bertujuan untuk menambah wawasan peserta mengenai perkembangan dan isu-isu dari digital economy taxation, baik di Indonesia maupun internasional. Acara dibuka dengan kata sambutan dari Lactasya Kalila, selaku penanggung jawab dari Tax Group Discussion dan perkenalan dari pihak PwC Indonesia serta penyampaian ekspektasi dan harapan dari pelaksanaan Tax Group Discussion ini. Diskusi diawali dengan pemaparan materi oleh Ibu Maria Teresa dan Bapak Nikolas Handradjid mengenai gambaran singkat tentang digital economy dan pentingnya digital economy taxation. Selanjutnya, mereka menjelaskan tentang isu-isu dalam digital economy taxation, seperti pilar 1 dan pilar 2 yang terkandung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Draft Reports. Terakhir, mereka menjelaskan usaha Indonesia untuk melakukan pemajakan atas digital economy yang dimulai dari penjelasan singkat tentang peraturan-peraturan pajak digital yang sudah ada sebelum terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 hingga bagaimana perkembangan digital economy taxation Indonesia di masa depan.
Secara umum, digital economy adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan basis teknologi dalam melakukan kegiatannya. Karakteristik dari digital economy adalah adanya kehadiran ekonomi yang signifikan, ketergantungan terhadap properti intelektual, partisipasi pengguna dan nilai dari data, serta kemampuan meningkatkan kapasitas tanpa adanya kehadiran fisik. Kehadiran dan peningkatan yang signifikan dari digital economy memberikan peluang bagi setiap negara untuk melakukan pemajakan atas kegiatan tersebut, yang biasa disebut dengan digital economy taxation. Digital economy taxation memiliki beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu kontribusinya dalam penerimaan negara, kejelasan kebijakan pajak digital di seluruh negara, dan mitigasi adanya beban pajak yang terlalu besar bagi wajib pajak global.
Digital economy taxation ini dijelaskan lebih lanjut di dalam OECD Draft Reports yang terdiri dari pilar 1 dan pilar 2. Pilar 1 menjelaskan mengenai tiga konsep unit pengukuran dalam digital economy taxation, yaitu: user contribution, marketing intangibles, dan significant economic presence. Sedangkan, pilar 2 menjelaskan mengenai Global Anti Base Erosion yang bertujuan untuk menghindari based erosion profit shifting dan treaty shopping. Namun, muncul permasalahan yang perlu dihadapi oleh OECD akibat dari masing-masing konsep dalam pilar 1, yaitu adanya potensi hanya menguntungkan negara tertentu saja dan meningkatkan peluang terjadinya double taxation, seperti konsep significant economic presence yang lebih menguntungkan untuk negara-negara berkembang dan berpotensi untuk memberatkan wajib pajak. Oleh karena itu, pada akhir Desember 2020, OECD berusaha untuk mencapai sebuah konsensus tentang konsep mengenai digital economy taxation yang paling adil bagi semua negara dan wajib pajak serta mencegah adanya double taxation maupun praktik-praktik tax avoidance.
Indonesia sendiri sejak tahun 2016 sudah berusaha untuk melakukan pemajakan atas digital economy melalui dikeluarkannya beberapa peraturan, seperti SE Kominfo Nomor 3 Tahun 2016, SE-04/PJ/2017, PMK Nomor 35/PMK.03/2019, serta PP Nomor 80 tahun 2019. Lalu, melalui Perpu Nomor 1 tahun 2020, Indonesia akhirnya mulai mengatur pengenaan PPN atas barang dan produk digital yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahan digital luar negeri yang jumlahnya sudah mencapai 28 wajib pajak hingga saat ini. Pengenaan PPN dianggap menjadi langkah awal yang tepat mengingat proses penetapannya tidak terlalu rumit dan lama dibandingkan penerapan digital service tax secara keseluruhan yang memerlukan persetujuan secara multilateral. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan menerapkan digital service tax setelah tercapainya konsensus global pada akhir Desember 2020 nanti.
Diskusi ini berlangsung dengan lancar dan interaktif. Terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan narasumber melalui pemaparan materi yang diselingi dengan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Setelah diskusi berlangsung selama sekitar 120 menit, Tax Group Discussion ditutup dengan ucapan terima kasih dan pemberian sertifikat kepada narasumber dan PwC Indonesia sebagai bentuk penghargaan dari SPA FEB UI. Kami, Tax Study Division SPA FEB UI, berterima kasih atas partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyukseskan acara ini. Sampai jumpa pada Tax Group Discussion selanjutnya!

Greetings, treasure seekers! 💰✨

An extreme odyssey to search hidden treasure might sound chilling, but the true treasure seekers will never pass it up!

We’re glad to announce that registration of TreasureQuesTST has officially opened!

Come and register yourself to win the IDR 5 million worth of prize through this link: tst-febui.com/competition

Wait no more to challenge yourself to take all the hidden treasures and prove you’re the true treasure seekers! 💎

#The21stTST
#SHINEtheBRIGHTEST

Diteruskan oleh
SPA FEB UI 2020
#BenchmarkOfExcellence

Pada hari Rabu, 4 Desember 2019 telah dilaksanakan program kerja rutin dari Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB UI), yaitu Tax Group Discussion, di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Acara ini diikuti oleh sepuluh pengurus dari internal Tax Study Division SPA FEB UI dan tiga mahasiswa Akuntansi FEB UI yang telah berhasil memenangkan Tax Group Discussion Quiz. Pada kesempatan ini, Tax Group Discussion mengangkat tema “Reforming Indonesian Tax Administration System” yang bertujuan untuk menambah wawasan peserta mengenai perkembangan reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Acara dibawakan oleh Bapak Mutaqin dari Tim Change Management, Bapak Ikhwanudin dari Direktorat P2 Humas, dan narasumber dari Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Acara dibuka dengan kata sambutan dan perkenalan dari DJP serta penyampaian ekspektasi dan harapan dari Tax Group Discussion ini. Diskusi diawali dengan pemaparan dari Bapak Mutaqin yang memberikan gambaran atas kondisi reformasi perpajakan di Indonesia dan pentingnya peran tim change management dalam mengawal dan mengawasi perubahan. Selanjutnya, acara dilanjutkan oleh Bapak Ikhwanudin dari Direktorat Jenderal Pajak yang menjelaskan tentang pelayanan perpajakan pada Era Revolusi Industri 4.0

Secara umum, reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Pada saat ini, Indonesia telah menjalankan Reformasi Perpajakan Jilid III yang bergulir sejak tahun 2017-2020. Latar belakang dari reformasi perpajakan ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, target penerimaan negara yang setiap tahun meningkat, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan pertambahan wajib pajak, perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, serta aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan. Reformasi Perpajakan Jilid III berfokus pada lima pilar, yaitu organisasi, SDM, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Pilar teknologi informasi dan basis data serta proses bisnis merupakan suatu hal yang penting dan krusial dalam mencapai reformasi sistem administrasi perpajakan.

Reformasi sistem administrasi perpajakan dilatarbelakangi urgensi terhadap pembaruan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang telah dibangun sejak tahun 2002. Urgensi tersebut terkait dengan tantangan di masa yang akan datang, kondisi terkini dari SIDJP, dan penerapan Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT).

Tantangan di masa yang akan datang terkait dengan: (1) peningkatan beban kerja; (2) adanya kebutuhan pertukaran informasi; dan (3) perubahan teknologi mutakhir. Peningkatan beban kerja didasarkan pada peningkatan jumlah wajib pajak dan data yang berasal dari e-faktur, e-filing, Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnya (ILAP), Automatic Exchange of Information (AEoI), dan peserta Tax Amnesty. Kebutuhan pertukaran informasi berkaitan dengan komitmen Indonesia bergabung dalam AEoI dan dibutuhkannya sistem yang mampu menjamin validitas, kerahasiaan, dan kecepatan pertukaran data. Perkembangan teknologi mutakhir didorong dengan terjadinya perubahan rekayasa keuangan dan bisnis serta Artificial Intelligence.

Untuk kondisi SIDJP saat ini, sistem yang dimiliki belum mencakup keseluruhan administrasi core business pajak. SIDJP belum dapat melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan core business pajak lainnya melalui sistem akuntansi yang terintegrasi. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam SIDJP sudah out of date sehingga sulitnya dilakukan pengembangan. Indonesia juga harus mengikuti standar administrasi perpajakan internasional atau TADAT yang menjadi pedoman dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan urgensi di atas, DJP melakukan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau new core tax system sebagai solusi untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan kini dari SIDJP. New core tax system adalah sistem mobile yang dapat mengintegrasikan 21 proses bisnis dan meningkatkan proses bisnis dengan menggabungkan layanan edukasi, layanan Interaktif, dan layanan transaksi menjadi satu. Sistem ini memiliki kemampuan untuk melakukan digitalisasi interaksi dengan wajib pajak, advanced analytics, otomasi proses, serta kolaborasi dan governor preneurship. New core tax system menawarkan fitur proses bisnis yang menggunakan taxpayer account, compliance risk management (CRM), document management system (DMS), database yang terpusat, dan business intelligence. Pada saat ini, new core tax system masih dalam tahap pengadaan dan tahap pengembangan akan dilakukan pada tahun 2020.

Pada saat ini, DJP sendiri telah melakukan digitalisasi proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang. Implementasi teknologi yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak adalah kemudahan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, seperti. e-Filing, e-SPT, e-Billing, e-Bupot, e-Faktur, dan sebagainya. Dampak penerapan teknologi terhadap jumlah pelaporan SPT Tahunan tercermin dari pertumbuhan pelaporan SPT jenis 1770, 1770S, 1770SS, dan 1771 yang meningkat sebesar 4.58% dari tahun 2018-2019.

Diskusi berlangsung dengan interaktif yang ditunjukkan dengan interaksi dua arah antara peserta dengan narasumber melalui sesi tanya jawab. Setelah diskusi berlangsung selama 120 menit, Tax Group DIscussion ditutup dengan pemberian plakat kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk penghargaan dari SPA FEB UI. Melalui Tax Group Discussion ini, peserta diharapkan dapat menambah wawasan mengenai reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia dan semakin tertarik dalam menggali lebih lanjut isu perpajakan lainya. Sampai jumpa pada Tax Group Discussion selanjutnya!

Pada Rabu, 2 Oktober 2019 telah diselenggarakan Tax Intercollegiate Forum (TIF) 2019 in Collaboration with Tax Education and Research Center (TERC) yang bertempat di Auditorium R. Soeria Atmadja FEB UI. Acara ini merupakan program kerja Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan (SPA) FEB UI, yang tahun ini diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI. Pada tahun ini, TIF mengangkat tema besar “Forecasting and Analyzing Indonesia Taxation System”. TIF 2019 mendapat antusiasme yang sangat baik, setidaknya dihadiri oleh 300 peserta yang datang dari berbagai latar belakang profesi mulai dari mahasiswa, dosen, konsultan, dan akademisi yang berasal dari berbagai lembaga dan institusi pendidikan.

Peserta TIF 2019 Memenuhi Auditorium FEB UI

Acara dimulai pada pukul 14.17 dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Ari Kuncoro (Dekan FEB UI) yang dalam sambutannya mengapresiasi acara TIF dan hadirnya TERC sebagai bentuk contoh kolaborasi yang baik antara institusi pemerintah dengan pendidikan, khususnya pada penelitian di bidang pajak. Kemudian, Ibu Ancella A. Hermawan (Ketua Departemen Akuntansi) dalam sambutannya mengatakan acara seperti TIF dapat membantu para mahasiswa dan dosen untuk secara aktif melakukan pengembangan ilmu melalui penelitian-penelitian yang didukung dengan data-data terkini. Kemudian, Ibu Christine Tjen selaku Koordinator memberi paparan singkat mengenai TERC FEB UI yang merupakan wadah kegiatan untuk penelitian, edukasi, diskusi dan penyelidikan pajak terbaru. Kata sambutan yang terakhir dibawakan oleh Rektor UI, Muhammad Anis yang berharap agar nota kesepahaman antara UI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditandatangani pada hari dapat dijadikan tonggak awal kolaborasi & dukungan yang sinergis terkait penelitian kebijakan pajak yang diharapkan outputnya dapat diperoleh masukan dan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

MoU Signing antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Universitas Indonesia (UI)

Penandatanganan MoU antara UI dan DJP

Setelah pemberian kata sambutan, acara TIF 2019 memasuki salah satu bagian inti acara yaitu penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara UI yang diwakili oleh Prof. Muhammad Anis didampingi Dekan FEB UI, Prof. Ari Kuncoro dan DJP yang diwakili oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP RI, Hestu Yoga Saksama didampingi Bapak Ikhwanudin. MoU ini merupakan simbol kerjasama dan komitmen DJP untuk menyediakan informasi perpajakan guna pengembangan pendidikan dan penelitian perpajakan serta UI diwakili TERC LPEM FEB UI yang berkomitmen menjadi wadah bagi mahasiswa dan dosen untuk secara aktif mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang perpajakan.

Keynote Session: “Indonesia Taxation Resilience: Turn Domestic and Global Threats into Opportunities”

Acara TIF 2019 selanjutnya memasuki bagian inti lainnya, yaitu Sesi keynote yang disampaikan oleh Direktur P2 Humas di DJP RI, Bapak Hestu Yoga Saksama. Secara garis besar, dalam presentasinya beliau memaparkan saat ini Indonesia sedang terhimpit tantangan perlambatan ekonomi global dan potensi stagnasi perekonomian Indonesia. Kebijakan perpajakan yang sudah ada seperti tax holiday, super deduction tax, tax reform dan corporate risk management (CRM) juga rencana perpajakan kedepan, yaitu omnibus law diharapkan akan mendorong iklim usaha yang kondusif & atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia & kepastian hukum, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam maupun luar negeri.

Dalam paparannya, DJP menerapkan tax holiday ditujukan kepada badan dalam negeri yang merupakan industri pionir, penanaman modal baru, ketentuan DER, dan badan hukum Indonesia. Kemudian, super deduction merupakan insentif pajak untuk mendorong keterlibatan pihak swasta agar turut aktif mengembangkan kualitas SDM Indonesia melalui pelatihan kerja. Kemudian dengan CRM, wajib pajak akan dipetakan berdasarkan potensi kepatuhannya. Dalam paparannya, beliau juga mengungkapkan mengenai 21 proses bisnis DJP di masa depan yang terdiri dari layanan edukasi, interaktif, dan transaksi. Mengenai omnibus law, beliau mengungkapkan hal ini merupakan perangkat UU tersendiri untuk menggantikan UU lama yang tak lagi relevan untuk diterapkan, substansi dari RUU ini adalah untuk meningkatkan pendanaan investasi, mendorong sistem perpajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak sukarela, menciptakan keadilan iklim usaha, dan menempatkan fasilitas kedalam UU perpajakan.

Pemberian Plakat dari Dekan FEB UI kepada Bapak Hestu

Sesi Diskusi Panel dan Diskusi Komprehensif: “Synergy for Indonesia’s Future Taxation System”

Keempat Pembicara dalam Sesi Diskusi Panel & Komprehensif Dipandu Moderator

Sesi selanjutnya merupakan diskusi panel yang dipandu oleh moderator Ibu Christine Tjen dan diisi oleh empat pembicara, yaitu Bapak John Hutagaol, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Darussalam, dan Bapak Vid Adrison. Keempat pembicara mengungkapkan sudut pandangnya mengenai arah kebijakan dan sistem perpajakan Indonesia kedepan dari sudut pandang masing-masing profesi.

Bapak John Hutagaol selaku Direktur Perpajakan Internasional DJP RI mengungkapkan paparannya dari sisi regulator perpajakan di Indonesia. Beliau mengatakan, kerjasama internasional dan kolaborasi terdiri dari komunikasi & teknologi informasi, base erosion profit shifting (BEPS), underground economy, globalisasi, informasi tidak sempurna, pertumbuhan ekonomi dunia akan menjadi fokus DJP kedepannya. Dengan perkembangan dunia digital yang pesat terkait perpajakan, Indonesia meresponnya dengan menjalankan tax administration yang berbasis website atau teknologi dengan ruang lingkup organisasi, business process, database & IT house development. Sedangkan, dalam merespon era digital, tax policy harus dijalankan dengan netral, efisien, simplicity, dan fairness.

Sri Wahyuni Sujono selaku Ketua Komite Tetap Perpajakan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dari pandangan pelaku usaha yang membayar pajak mengungkapkan bahwa keberadaan e-commerce di Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri sudah banyak. Namun, e-commerce tersebut masih ada yang tidak dikenai oleh pajak. Harapan beliau selaku pelaku usaha atau pebisnis agar didorong melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak secara transparan, simple, dan kepastian hukum yang kuat.

Darussalam selaku Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) kemudian mengungkapkan pandangannya sebagai seorang pengamat dan konsultan pajak. Menurut beliau, menyambungkan pajak tidak hanya menyambungkan sekitar 75% untuk APBN, tetapi juga dapat menjamin proses state building yang mencakup pembaharuan kontrak fiskal, pembenahan governance, dan sekaligus memperkuat negara. Sekarang ini, tax ratio yang masih rendah merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kunci keberhasilan dalam meningkatkan tax ratio terletak pada upaya memperoleh informasi sebagai alat untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak.

Vid Adrison selaku Wakil Koordinator TERC dan Ketua Program Studi MPKP FEB UI menyampaikan sudut pandangnya sebagai akademisi. Menurutnya, berdasarkan laporan yang Ia baca pada Juli 2019 penyebab rendahnya penerimaan pajak adalah sebagian besar orang Indonesia kini keluar dari sistem pajak sebesar 42,5 Juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap pajak masih rendah, yakni hanya 61% dari 18 Juta pembayar pajak yang mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 1 April 2019. Pemahaman yang baik tentang perilaku wajib pajak akan memberikan informasi yang berguna untuk kebijakan pajak yang baik. Bagi mereka yang di bawah ambang batas untuk digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpikir membayar pajak bukanlah hal yang wajib. Padahal, PKP mempunyai manfaat yaitu mampu mengklaim Pajak Pertambahan Nilai (PPN) input yang dibayarkan & menurunkan basis pajak untuk perhitungan PPN, mampu menerbitkan faktur PPN berbayar untuk produk yang dijual, dan lebih banyak bisnis akan tertarik untuk melakukan bisnis dengan perusahaan karena perusahaan lain dapat mengklaim PPN yang dibayar.

Kemudian, setelah keempat pembicara mengemukakan pandangannya acara dilanjutkan dengan diskusi komprehensif. Dalam sesi ini, dipandu moderator secara bersamaan keempat pembicara saling memberi tanggapan atas pandangan mengenai perpajakan Indonesia. Setelah itu, terdapat sesi tanya jawab antara pembicara dengan para audiens yang hadir. Acara kemudian ditutup dengan pemberian plakat dan sertifikat kepada pembicara juga foto bersama antara pembicara dan Penanggung Jawab TIF 2019.

Foto Bersama PJ TIF 2019, Pembicara, dan Moderator

Terimakasih atas partisipasi peserta yang telah hadir dalam Acara TIF 2019, sampai jumpa di acara TIF tahun depan!

Pada hari Jumat, 3 Mei 2019 telah dilaksanakan acara rutin dari divisi kajian Pajak Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA FEB UI), yaitu Tax Group Discussion yang bertempat di KPMG Indonesia. Acara ini ditunjukkan kepada pihak internal yaitu seluruh pengurus divisi kajian Pajak SPA FEB UI dan pihak eksternal yaitu tiga mahasiswa akuntansi FEB UI yang telah berhasil menjadi pemenang dalam Tax Group Discussion Quiz. Pada kesempatan ini, Tax Group Discussion membahas ‘Addressing the Issue of Beneficial Ownership’ yang bertujuan untuk menambah wawasan para peserta mengenai isu-isu beneficial ownership dalam hal perkembangan dan penyelesaianya. Masalah beneficial ownership penting untuk dibicarakan, mengingat banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilatarbelakangi oleh beneficial ownership.

Acara dimulai dengan sambutan dari pihak KPMG yang diwakili oleh Ibu Varania Shaskia selaku fasilitator Tax Group Discussion, dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Anita Priyanti selaku Tax Partner KPMG Indonesia dan leader Tax Group Discussion. Ibu Anita Priyanti memulai diskusi dengan memberikan penjelasan bahwa untuk membahas beneficial ownership lebih tepat jika kita mengacu kepada Undang-Undang Internasional seperti Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dan Undang-Undang domestik seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Ibu Anita Priyanti dalam diskusi ini menjelaskan  mengenai pengertian beneficial ownership, dilema beneficial ownership, dan solusi dari dilema beneficial ownership.

Beneficial ownership (BO) menurut UU PPh pasal 26 ayat 1a berbunyi “Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Beneficial ownership dapat menjadi sebuah dilema  karena sejauh ini belum ada peraturan Internasional yang membahas beneficial ownership. Contoh dalam kasus P3B yang melibatkan direktorat jenderal pajak dan perusahaan yang dituduh menggunakan perusahaan SPV (special purpose vehicle) dalam rangka menikmati reduce rate menjadi 10% di negara-negara yang telah mengadakan perjanjian dengan Indonesia. Mengapa menjadi sebuah dilema? Pihak perusahaan menganggap mereka merupakan BO yang sebenarnya dengan surat domisili yang dimilikinya dan anggapan bahwa SE-04/PJ.34/2005 yang dikeluarkan oleh Dirjen pajak tidak valid dikarenakan dalam VCLT dan P3B tidak didefinisikan pengertian BO, atas kedua alasan tersebut mereka  berhak menerima reduce rate sebesar 10%. Di sisi lain, pihak direktorat jenderal pajak menganggap bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan SPV, dimana BO sebenarnya adalah perusahaan induknya di negara lain yang tidak memiliki tax treaty  sehingga Dirjen pajak mengeluarkan SE-04/PJ.34/2005 dan berujung pada dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Lalu siapakah pihak yang benar? Kedua belah pihak dapat dimenangkan oleh hakim tergantung sudut pandang hakim yang menangani. Di akhir diskusi, Ibu Anita Priyanti memiliki opini bahwa ada solusi yang dianggapnya lebih elegan, yaitu renegoisasi kembali isi dari P3B sehingga dapat menghasilkan win-win solution di antara kedua belah pihak.

Diskusi berlangsung dengan interaktif, ditunjukkan dengan komunikasi dua arah antara peserta dengan pembicara melalui sesi tanya jawab dan study case yang diajukan oleh pembicara. Setelah 120 menit diskusi ini berlangsung, Tax Group Discussion diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada Ibu Anita Priyanti dan KPMG Indonesia. Kami berharap para peserta mendapat wawasan baru mengenai beneficial ownership dan semakin tertarik dalam menggali isu perpajakan lainya. Sampai jumpa pada Tax Group Discussion selanjutnya!