,

TAXnology, When Tax Embraces Technology

 Interaction across the physical, digital and biological domains that make the fourth industrial revolution fundamentally different from previous revolutions.” Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution menggambarkan bahwa revolusi yang keempat ini akan membawa banyak perbedaan, dimana teknologi yang ada akan memunculkan interaksi dari ranah fisik, digital, dan biologis. Dunia industri saat ini memang sedang mengalami revolusi yang keempat atau Revolusi Digital. Perubahan ini membuat teknologi benar-benar seperti menyatu dengan kehidupan sosial manusia. Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya kemajuan teknologi yang luar biasa seperti dengan munculnya Artificial Intelligence, Internet of Things, dan Big Data. Apakah negara-negara di dunia ini sudah mulai merangkul adanya kemajuan teknologi ini? Lalu apakah upaya digitalisasi dalam dunia pajak dapat membawa manfaat bagi kemajuan sektor pajak? Di artikel ini akan dibahas hal-hal apa yang terbantu dan berubah dari sektor pajak karena adanya Revolusi Digital ini.

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.)

Kecerdasan otak manusia kini sedang dicoba untuk diimitasi dan ditanam pada gawai yang kita pakai sehari-hari. Tujuannnya adalah agar manusia dapat lebih produktif dalam hidup dengan mengurangi beban pikiran akan hal-hal yang biasa dilakukan. Financial Gravity, sebuah firma hukum pajak di Dallas, sedang membuat proyek artificial intelligence untuk membuat suatu perencanaan pajak (tax planning) yang diberi nama Odele. Perangkat lunak yang saat ini sedang dalam proses pengembangan ini diharapkan dapat melakukan rekomendasi tentang perencanaan pajak yang optimal untuk tahun berjalan berdasarkan asumsi dan perkiraan penghasilan serta beban dari wajib pajak. Selain itu, perangkat lunak ini juga dapat mempelajari dan memutakhirkan algoritmanya berdasarkan kasus-kasus pajak yang perangkat lunak itu kerjakan, regulasi perpajakan terbaru dari IRS, dan kasus-kasus pengadilan pajak. Perangkat lunak ini dapat segera memberikan pemberitahuan pada Wajib Pajak apabila strategi perencanaan pajak yang dibuatnya tidak lagi efisien. Saat ini, software Odele sedang dalam tahap pembuatan dan produknya belum dirilis. Namun, apabila ini terwujud maka akan sangat membantu sekali bagi perusahaan untuk membuat skenario dalam perencanaan pajak sehingga pajak yang disetor Wajib Pajak nantinya akan lebih efisien.

 

Internet of Things (IoT)

Internet of Things adalah sebuah konsep baru yang berkembang pesat di era Revolusi Industri 4.0. Definisi dari Internet of Things sendiri memang belum ada yang jelas, namun dengan menjawab pertanyaan “Apakah produk dari vendor A bisa berkomunikasi dengan vendor B?” sudah cukup memberikan jawaban apakah sebuah perangkat termasuk ke dalam Internet of Things atau tidak. Regulator pajak di seluruh dunia termasuk di Asia Tenggara saat ini sedang meningkatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mengurangi kebocoran dari penerimaan pajak dengan produk-produk Internet of Things. Negara yang pertama kali menggunakan produk Internet of Things ini adalah Singapura. Regulator pajak Singapura, IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore), menggunakan sistem elektronik bagi wisatawan-wisatawan asing yang memenuhi syarat tertentu untuk melakukan tax refund atas Goods and Service Tax pada mesin kios e-TRS (Electronic Tax Refund System) yang terletak di Bandara Changi. Kita hanya perlu menggesekkan kartu kredit/debit yang kita pakai untuk belanja lalu uang bisa segera kita terima atau selain itu bisa dengan mengumpulkan tiket e-TRS dari merchant yang sudah berpartisipasi dalam Tourist Refund Scheme. Hal ini mempercepat proses perpajakan karena pengisian formulir sudah tidak dilakukan dengan menggunakan kertas. Selain di Singapura, Indonesia juga tak ketinggalan dalam menggunakan produk Internet of Things di dalam sektor perpajakannya. KPP Pratama Tanjung Pandan yang terletak di Belitung menggunakan drone yang dikendalikan dengan smartphone dari darat untuk membantu menemukan potensi pajak dari tambang timah dan perkebunan sawit. Drone digunakan karena daerah-daerah tersebut relatif sulit dijangkau oleh manusia. Dengan digunakannya drone maka data dari lapangan diperoleh lebih cepat dan akurat.

 

BIG Data!

Big Data adalah sekumpulan data yang sangat besar, variatif, cepat pertumbuhannya, dan kebanyakan tidak terstruktur sehingga diperlukan sebuah instrumen khusus untuk menangani masifnya data tersebut dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, keberadaan Big Data diyakini Direktorat Jenderal Pajak akan semakin memperkaya profil wajib pajak, melihat relasi antar wajib pajak, dan mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan setiap wajib pajak. Kelengkapan profil wajib pajak akan membuat para Account Representatives mengungkap harta dan penghasilan para wajib pajak. Kemampuan melihat relasi antar Wajib Pajak akan membuat transaksi-transaksi yang terlibat diantara wajib pajak dapat dilihat polanya dan dapat dianalisis apakah ada potensi penghindaran pajak di dalamnya. Kemampuan mengetahui risiko ketidakpatuhan setiap Wajib Pajak, maka pengawasan bisa lebih efektif menyasar pada orang-orang dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi. Secara keseluruhan, penggunaan Big Data ini bisa membantu Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus menutup celah-celah penghindaran pajak dan Direktorat Jenderal Pajak saat ini sedang memulai langkah awal dengan melakukan pengadaan infrastruktur teknologi untuk pengolahan Big Data ini.

 

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa sektor pajak perlahan tapi pasti mulai terpapar digitalisasi. Dunia sudah mulai berlomba-lomba meningkatkan teknologi dalam sistem perpajakan mereka untuk memaksimalkan penerimaan pajak mereka. Sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak semakin meningkatkan paparan digital pada sistem perpajakan Indonesia dan tidak cukup hanya berhenti pada e-Billing, e-SPT, e-Filling, dan e-Faktur. Kualitas dan kelengkapan dari basis data perlu ditingkatkan dan hanya dengan upaya digitalisasi pergerakan wajib pajak dapat terus dipantau karena sifatnya yang terintegrasi dan detail. Digitalisasi juga akan membuat pelaporan pajak menjadi lebih sederhana, cepat, dan mudah. Selain itu apabila proyek Odele yang digagas Financial Gravity sudah dirilis dan masuk ke Indonesia maka setiap jumlah pajak yang disetor oleh Wajib Pajak dalam negeri kita akan lebih efisien. Dengan berbagai macam bentuk digitalisasi pajak yang memudahkan kerja Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak akan bermuara pada tax ratio kita yang meningkat dan akan berimbas pada pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang makin baik.

 

Sumber :

  1. Arrowsmith, Ranica. (2017, August 21). Financial Gravity hosts AI design challenge for tax planning software. Retrieved from Accountingtoday: https://www.accountingtoday.com/news/financial-gravity-hosts-ai-design-challenge-for-tax-planning-software
  2. Ho, Ernest. (2017, April 5). How the Internet of Things is improving Tax Services in ASEAN. Retrieved from LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/how-internet-things-improving-tax-services-asean-ernest-ho/
  3. Syafrudin, Amir. (2016, January 22). Memerangi Penipuan Pajak dengan Big Data. Retrived from SWA: http://swa.co.id/swa/my-article/column/memerangi-penipuan-pajak-dengan-big-data
  4. Kusuma, Hendra. (2017, April 18). Pakai Drone, Cara KPP Tanjung Pandan Intai Potensi Pajak. Retrieved from DetikFinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3477802/pakai-drone-cara-kpp-tanjung-pandan-intai-potensi-pajak
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *