Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar bagi sebuah negara, khususnya Indonesia. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak memiliki peran penting dalam membangun sebuah negara serta mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu, pajak dapat digunakan sebagai instrumen dalam menstimulasi perekonomian (Kemenkeu, 2019). Lebih jauh lagi, pajak juga berperan besar dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebesar 81,3 persen penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berasal dari Pulau Jawa. Sumbangan penerimaan pajak terkecil berasal dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan persentase  sebesar 1,4 persen. Selanjutnya, Pulau Sumatera merupakan penerima Dana Alokasi Umum (DAU) terbesar di Indonesia dengan persentase 28,3 persen. Sedangkan, alokasi DAU terkecil terdapat pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan nilai 5,3 persen (DJP, 2019). Hal ini juga terjadi pada sektor belanja APBD. Pulau Jawa kembali berada pada posisi pertama dan Bali serta Nusa Tenggara kembali berada pada posisi terakhir. 

Kesenjangan seperti ini akan dapat lebih mudah diatasi apabila penerimaan pajak negara berjalan optimal (DJP, 2019). Akan tetapi, saat ini, sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang memberatkan. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai upaya untuk menghindari pajak. Pemindahan aset ke dalam negara-negara tax haven menjadi salah satu hal yang umum dilakukan. Lantas, apa itu tax haven serta bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi? 

Tax haven atau suaka pajak, didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (Klinik Pajak, 2018). Hal ini memicu investor untuk dapat memaksimalkan laba investasinya. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua penerapan tarif pajak yang rendah merupakan tax haven. Tingkat pajak yang rendah tersebut mungkin konsekuensi atas negosiasi antar negara. OECD memberikan dua ciri tambahan dari tax haven selain yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu lack of transparency dan lack of effective exchange information

Pada awalnya, tax haven timbul sebagai konsekuensi dari kenaikan tarif pajak. Istilah ini pertama kali muncul dalam majalah The Times yang diterbitkan pada 17 Mei 1894, ketika Wajib Pajak di Inggris berupaya untuk memindahkan kekayaannya demi menghindari pemungutan pajak. Pasca Perang Dunia I, kebutuhan biaya yang mendesak akibat kehancuran ekonomi memaksa negara-negara menaikkan tarif pajak agar pendapatan negara meningkat (Suryowati, 2016). Tax haven dipelopori oleh Swiss, tepatnya di Kota Zurich, Geneva, dan Basel yang dianggap sebagai pusat penghindaran pajak legal. Hal ini sebagai konsepsi etis mengingat adanya hak-hak warga negara yang harus dilindungi dari kepentingan pemerintah untuk mengembalikan kekuatan perekonomian secara masif (Inama UGM, 2018).

Pada masa kini, keberadaan tax haven tak dapat dipungkiri akan “melicinkan” niat Multinational Enterprise yang ingin melakukan strategi penghindaran pajak. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merupakan salah satu strategi penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan atau mengalihkan keuntungan ke negara yang menetapkan tarif pajak lebih kecil atau bahkan bebas pajak (OECD, 2013). Strategi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Celah yang dimaksud dapat timbul karena peraturan perpajakan tidak berkembang sepesat perkembangan globalisasi serta teknologi informasi. Dengan demikian, para pelaku pengemplang pajak secara mudah dapat memanfaatkan negara-negara tax haven sebagai tempat untuk mengalihkan hartanya atau dapat disimpulkan mereka telah melakukan skema dari tax avoidance

Tax avoidance merupakan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak terutang dengan memanfaatkan berbagai celah ketentuan peraturan perpajakan. Pada dasarnya, secara hukum, tax avoidance masih dianggap legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap penerimaan pajak negara, khususnya Indonesia (Pajakku, 2020).

Di banyak negara, skema penghindaran pajak atau tax avoidance dapat dibedakan menjadi: (i) penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance); dan (ii) penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance). Suatu negara secara subjektif dapat mengkategorikan  penghindaran pajak yang terjadi ke dalam dua kategori tersebut. Secara lebih lanjut, penghindaran pajak yang tidak diperkenankan juga dapat disebut dengan aggressive tax planning. Sebaliknya, penghindaran pajak yang diperkenankan dapat disebut dengan defensive tax planning. Tax planning sendiri adalah upaya subjek pajak dalam meminimalisasi pajak terutang melalui skema yang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara subjek pajak dan otoritas pajak (DDTC, 2017). Lantas, bagaimana sebuah perusahaan melakukan upaya tax avoidance di negara tax haven?

Perusahaan dapat melakukan tax avoidance dengan menerapkan substantive tax planning, melalui pemindahan subjek pajak, objek pajak, maupun keduanya (transfer of tax subject, tax object, and both) ke dalam negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan. Para pelaku tax avoidance yang mengalihkan harta kekayaannya ke dalam negara tax haven tentu akan sangat merugikan negara. Oleh karena itu, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama pertukaran data informasi mengenai Wajib Pajak dengan banyak negara seperti Hong Kong, Singapura (Kemenkeu, 2017). Sistem pertukaran informasi ini disebut dengan Automatic Exchange of Information (AEoI).

Automatic Exchange of Information atau AEoI merupakan pertukaran informasi atas Wajib Pajak yang dilakukan secara “otomatis” (tanpa memerlukan izin) oleh negara asal ke negara tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai residen pajak. Informasi tersebut meliputi berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, gaji, dan pensiun (IBFD, 2015). Kerja sama pertukaran informasi Indonesia sendiri dengan beberapa negara lain meliputi data yang biasanya dihimpun di negara asal secara rutin melalui pelaporan transaksi oleh payer, seperti lembaga keuangan serta pemberi kerja. AEoI juga dapat digunakan untuk mengirim jenis informasi penting lain seperti perubahan tempat tinggal, pembelian atau keberadaan harta tak bergerak, dan pengembalian pajak pertambahan nilai. (DDTC, 2020). 

Terdapat empat indikator yang digunakan dalam menunjukan perkembangan implementasi AEoI. Keempat indikator tersebut adalah jumlah negara yang terlibat, pertukaran bilateral yang ditandatangani, serta jumlah akun keuangan dan aset yang dapat ditelusuri. Data OECD menunjukan bahwa terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah negara, pertukaran bilateral, akun keuangan, maupun aset yang ditelusuri melalui kerjasama AEoI dalam kurun waktu 2017-2019.

Hasil tersebut tentunya berdampak baik terhadap kondisi perpajakan Indonesia. Peningkatan jumlah pertukaran bilateral terbukti ampuh dalam meningkatkan penelusuran jumlah akun keuangan dan aset. Dengan demikian, penerimaan pajak bagi negara-negara yang tergabung kian meningkat.

Secara umum, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah melakukan pertukaran terkait informasi keuangan atau AEoI sejak tahun 2017. Hingga saat ini pemerintah telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi keuangan senilai lebih dari 246,7 miliar Euro. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengungkapkan bahwa Indonesia bersama dengan 159 negara telah berkomitmen dalam  AEoI. Sebagai bentuk komitmen atas implementasi kerja sama tersebut, setiap yurisdiksi diminta menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang merupakan instrumen perjanjian internasional untuk menerapkan AEoI. Indonesia telah menandatangani MCAA pada bulan November 2011. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang pertama kali berhasil menerapkan AEoI bersama dengan Malaysia dan Singapura. Setelah itu, Thailand, Vietnam, Filipina dan Kamboja juga ikut serta dalam menerapkan AEoI. Namun, Thailand menyatakan bahwa baru di tahun 2023 mereka siap menerapkan AEoI. Kondisi ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pengemplang pajak yang menyembunyikan harta nya di negara tax haven.

Referensi :

Catherine. (2020). Apa Bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion? Retrieved from:https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion-?-. Diakses pada 26 September 2021.

Darussalam. (2017, 2 April). Ini Beda Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion. Retrieved from:https://news.ddtc.co.id/perencanaan-pajak-ini-beda-tax-planning-tax- avoidance-dan-tax-evasion-9750. Diakses pada 19 September 2021.

Eka Nurisdiyanto, Wahyu. (2019, 19 Juli). Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Retrieved from  https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa- krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara. Diakses pada 19 September 2021.

Febrantara, Danu. (2021, 12 Juli 2020). Seperti Apa Perkembangan Implementasi AEoI Terkini.  Retrieved from:https://news.ddtc.co.id/seperti-apa-perkembangan- implementasi-aeoi-terkini-22277?page_y=0. Diakses pada 26 September 2021.

Galuh Candra Asmarani, Nora. (2020, 2 November). Apa Itu Automatic Exchange of Information?. Retrieved from; https://news.ddtc.co.id/apa-itu-automatic-exchange-of- information-25209. Diakses pada 19 September 2021.

Imagama UGM. (2018, 10 June). Panama Papers, Bukti Kemakmuran Tersembunyi dalam Tax Havens. Retrieved from : https://imagama.feb.ugm.ac.id/panama-papers-bukti -kemakmuran-tersembunyi-dalam-tax-havens/. Diakses pada 19 September 2021.

Kemenkeu. (2017, 5 July). Berikut Daftar 100 Negara AEOI. Retrieved from: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/berikut-daftar-100-negara-peserta-aeoi/. Diakses pada 19 September 2021.

Kemenkeu. (2018, 29 Desember). Menkeu : Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak- merupakan-tulang-punggung-nasional/. Diakses pada 19 September 2021.

Nugraha, Royanul dan Ari Budi Kristanto. (2019, 2 Agustus). Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Tax haven. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Volume 9. Diakses pada 19 September 2021.

Prastowo, Yustinus. (2016, 11 April 2016). Mengenal `Tax Haven` atau Suaka Pajak, dan Fakta Mencengangkan di Baliknya. Retrieved from: http://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=artikel+pajak+-+mengenal+%60tax+haven%60+atau+suaka+pajak%2C+dan+fakta+mencengangkan+di+baliknya. Diakses pada 19 September 2021.

Suwiknyo, Edi. (2020, 23 September). Tiga Tahun Berjalan, Ini Perkembangan Pertukaran Informasi Keuangan. Retrieved from:https://ekonomi.bisnis.com/read/20200923/259/ 1295506/tiga-tahun-berjalan-ini-perkembangan-pertukaran-informasi-keuangan. Diakses pada 26 September 2021.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *