, ,

The New Era of Tax Court

 

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, Pengadilan Pajak tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan secara Online. Lantas, apakah sistem ini mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pandemi COVID-19 atau bahkan dapat digunakan untuk jangka panjang dalam sistem peradilan di Indonesia?

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dinyatakan bahwa Indonesia menerapkan prinsip self assessment system, yang berarti wajib pajak menghitung sendiri, melaporkan, dan membayar pajak terutang sesuai acuan perundang-undangan pajak. Sistem ini bertujuan mempermudah wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan, tetapi sayangnya masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak menaati atau masih belum patuh dalam melaporkan pajak. Data statistik APPKI per tanggal 3 Maret 2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah berkas sengketa pajak sebesar 32% menjadi sekitar 15.048 berkas. Masalah ini diperparah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat Pengadilan Pajak tidak dapat beroperasi secara normal untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak yang ada.

Pada tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2020 yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya. Salah satu hal yang diatur di dalam surat edaran ini adalah mewajibkan seluruh jenis peradilan dilaksanakan secara online, tidak terkecuali Pengadilan Pajak sehingga akan dilakukan penyesuaian sistem kerja hakim dan aparatur peradilan dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 ini.

Sebenarnya, pada tanggal 13 Juli 2018, aplikasi e-Court telah diluncurkan sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Peradilan Secara Elektronik. Kemudian, sejak tanggal 24 Mei 2019, aplikasi ini tengah diperbaharui dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (e-Litigation). Lantas, apa yang dimaksud dengan e-Court? ECourt adalah layanan bagi para pengguna terdaftar untuk melaksanakan proses peradilan secara online, mulai dari melakukan pendaftaran hingga persidangan. Dalam e-Court ini, terdapat beberapa istilah, yaitu e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation. E-Filing adalah pendaftaran perkara online di pengadilan, e-Payment adalah pembayaran panjar (uang muka) biaya perkara online, e-Summons adalah pemanggilan pihak secara online, dan e-Litigation adalah persidangan secara online.

Proses pelaksanaan e-Court ini dimulai dari proses pendaftaran perkara secara online, lalu dilanjutkan dengan proses pengunggahan berkas perkara. Setelah selesai melengkapi data pendaftaran, penggugat akan mendapatkan taksiran biaya panjar dalam bentuk e-SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang telah dihitung oleh sistem. Setelah itu, pendaftar akan mendapatkan nomor perkara sebagai bukti pendaftaran telah berhasil, kemudian akan dilakukan e-Summons apabila dibutuhkan. Terakhir, barulah akan dilaksanakan e-Litigation bila seluruh pihak telah siap. Meskipun e-Court telah lama diluncurkan, tetapi hingga saat ini, belum ada informasi yang menyatakan tentang penerapan e-Court atau pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) pada Pengadilan Pajak. Selama ini, hanya terdapat satu berita yang membahas terkait penerapan teknologi informasi pada Pengadilan Pajak. Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan Pengadilan Pajak sejak 11 November 2019 resmi meluncurkan aplikasi Tax Court ONE yang terdiri dari modul prapersidangan, persidangan, dan pascapersidangan.

Sejauh ini, pelaksanaan peradilan secara online ini mampu dilaksanakan dengan baik, terbukti dari adanya proses peradilan yang telah terjadi dan pihak-pihak terlibat mulai dari pengadilan, terdakwa, hingga masyarakat yang ikut menyaksikan, menunjukkan kesiapannya. Namun, belum semua pengadilan siap dan mampu untuk melaksanakan proses peradilan secara online. Pengadilan Pajak memang telah memiliki aplikasi Tax Court ONE, tetapi Tax Court ONE ini hanya menjalankan bagian administrasi dan pemberkasannya saja sehingga belum ada bukti konkret bahwa Pengadilan Pajak siap akan pelaksanaan peradilan secara online (e-Litigation).

Tidak hanya di Indonesia, pelaksanaan e-Court sudah banyak diterapkan di negara lain, seperti India dan Singapura. Kedua negara ini menggunakan e-Court karena pelaksanaannya dinilai lebih efisien. Dalam pelaksanaannya, India dan Singapura sama-sama merancang agar aplikasinya mudah untuk diakses dan digunakan oleh masyarakatnya. Hal ini terlihat dari halaman website yang dengan jelas membedakan jenis pengadilan dan jenis kebutuhan peradilan. 

Pelaksanaan e-Court untuk berbagai jenis pengadilan, terutama Pengadilan Pajak sendiri tidak luput dari berbagai macam hambatan. Pertama, aplikasi e-Court ini belum banyak diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Kedua, belum semua pihak pengadilan siap untuk mengimplementasikan sistem ini. Dengan bercermin dari India dan Singapura, Indonesia seharusnya masih bisa meningkatkan efektivitas pelaksanaan e-Court ini. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat yang bisa dilakukan dengan menunjuk endorser kampanye untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Kedua, aplikasi e-Court ini harus dibuat lebih mudah diakses oleh banyak orang yang mencari keadilan terutama di bidang pajak dengan membuat aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone sehingga mudah dan praktis digunakan oleh semua orang. Terakhir, perlu juga adanya pelatihan bagi pihak pengadilan dalam menjalankan sistem pengadilan yang baru ini sehingga tidak hanya masyarakat sebagai permintaan yang banyak, tetapi pengadilan sebagai penawaran juga mampu mengimbangi jumlah permintaan tersebut.

Dalam jangka panjang, aplikasi e-Court ini diyakini tidak hanya menjadi solusi untuk menegakkan keadilan dikala pandemi COVID-19 ini, tetapi juga dapat menjadi solusi atas minimnya transparansi yang ada di dalam pengadilan, terutama Pengadilan Pajak. Apabila aplikasi e-Court ini dijalankan secara efisien dan efektif, keadilan di Indonesia tentunya dapat semakin ditegakkan. Semakin cepat proses peradilan dilakukan, akan semakin banyak pula keadilan yang dapat ditegakkan.

References

Damian, D. H. (2020, April 3). Modernisasi Pengadilan Pajak melalui Penerapan E-Court & E-Litigation. Retrieved from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/modernisasi-pengadilan-pajak-melalui-penerapan-e-court–e-litigation-20025?page_y=0

High Courts of India. (2016, September 14). Home. Retrieved from ECOURTS SERVICES: https://ecourts.gov.in/ecourts_home/

Huzaini, M. D. (2020, March 26). Cerita Implementasi Sidang Perkara Pidana secara Online di Pengadilan Negeri. Retrieved from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7c6131f3c86/cerita-implementasi-sidang-perkara-pidana-secara-online-di-pengadilan-negeri/

Mahkamah Agung RI. (2018). Home. Retrieved from e-Court Mahkamah Agung RI Website: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

Nofriandi, P. (2019, May 24). Perkuat Aplikasi E-Court, MA Kembangkan E-Litigation. Retrieved from Mahkamah Agung Republik Indonesia: https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3569/perkuat-aplikasi-e-court-ma-kembangkan-e-litigation

Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. (2019, November 25). Peluncuran Aplikasi Tax Court ONE. Retrieved from Berita: http://www.setpp.kemenkeu.go.id/berita/Details/1106

Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. (2020, March 3). Statistik. Retrieved from Sekretariat Pengadilan Pajak Kementrian Keuangan: http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik

State Court Singapore. (2019). Home. Retrieved from State Court Singapore Website: https://www.statecourts.gov.sg/cws/pages/default.aspx

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *