,

Will You Blow the Whistle?

Bayangkan Anda adalah seorang pegawai yang kebetulan menjadi saksi suatu tindak kecurangan orang dalam yang merugikan perusahaan. Namun, hal tersebut dilakukan oleh atasan Anda atau bahkan teman Anda sendiri dan jika tersebar ke publik akan berisiko mencemarkan nama baik perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan? Survei dari Ethics Resource Center (ERC) membuktikan bahwa dari 45% pegawai Amerika Serikat yang menjadi saksi tindak kecurangan dalam perusahaan, 65% nya memutuskan untuk melapor, dan 22%-nya mendapat ancaman serta balasan yang tidak menyenangkan dari pihak terkait. Kemungkinan mendapat ancaman inilah yang seringkali menjadi alasan mengapa pegawai memilih untuk tidak melaporkan tindak kecurangan dalam perusahaan. Maka dari itu, tidak mengherankan jika setiap perusahaan dihimbau untuk memiliki aturan mengenai kebijakan atau suatu sistem pelaporan tindakan mencurigakan oleh karyawan.

Karyawan yang melaporkan pelanggaran dalam kegiatan di perusahaan dikenal dengan istilah whistleblower. Seringkali para whistleblower dianggap pengkhianat karena dinilai memberikan citra buruk bagi perusahaan. Pada bulan Maret 2017 kemarin, Robert Trojan (54), seorang direktur perusahaan jasa keuangan di New York Wells Fargo & Co., dipecat setelah ia melaporkan kurangnya independensi auditor perusahaan tersebut. Sebenarnya whistleblower dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang mungkin luput dari pengawasan auditor guna meningkatkan kualitas audit internal. Lantas, apa sebenarnya peran whistleblower dalam audit internal, bagaimana prosedurnya, dan apa yang harus dilakukan agar sistem ini dapat digunakan secara efektif?

Auditor internal memiliki fungsi mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem kontrol internal, dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, sehingga dinilai memiliki tanggung jawab untuk menanggapi informasi dari whistleblower. Ada beberapa hal yang harus dijamin oleh auditor internal dalam menanggapi informasi dari whistleblowers. Pertama, auditor internal selaku badan yang independen harus mampu memberikan nasihat, apakah isu yang dilaporkan dapat diselesaikan secara internal atau harus diungkapkan ke publik (external disclosure) dan harus ada aturan yang jelas untuk menangani masalah ini. Kedua, auditor internal harus sedapat mungkin menjaga kerahasiaan identitas sang pelapor. Ketiga, isu tersebut harus diproses dengan cara yang sama seperti temuan audit lainnya dan dilaksanakan secara profesional. Terakhir, bila pihak internal seperti pihak manajemen dan petinggi perusahaan lainnya tidak mengindahkan laporan tersebut, maka isu tersebut dapat diungkap ke publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, auditor internal harus mampu mempertahankan independensinya, jangan sampai mencampurkan kepentingan perusahaan dengan pemeriksaan.

Peran whistleblower dalam audit internal yang lebih efektif tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak terkait seperti pegawai, budaya organisasi, dan para petinggi perusahaan. Pegawai harus lebih berani mengungkapkan tindak pelanggaran dalam perusahaannya, bukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri (misalnya menginginkan promosi, penghargaan, atau popularitas) melainkan demi kebaikan perusahaan semata. Budaya organisasi yang kuat dalam arti positif (seperti budaya integritas yang baik) dapat membuat pegawai merasa didukung dan dihargai untuk melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi dalam organisasi. Contohnya seperti Pemerintah Amerika Serikat yang telah mengeluarkan sekitar USD 4 miliar sejak tahun 1986 sebagai penghargaan untuk whistleblower. Petinggi perusahaan seperti CEO maupun jajaran board of directors harus memiliki integritas tinggi dan mampu membuat peraturan mengenai sistem whistleblowing yang jelas, melindungi identitas whistleblower, dan tidak mengucilkan whistleblower setelah “peluit” telah dibunyikan.

Penanganan yang benar oleh audit internal dalam menanggapi laporan dari whistleblower harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan dipandang dari sisi positifnya. Prosedur yang benar tersebut antara lain auditor internal harus dapat menjaga independensinya, bijaksana dalam menangani laporan dari whistleblower, dan dapat menjamin kerahasiaan indentitas whistleblower. Dari sektor publik, Indonesia mulai menunjukkan adanya pertanda baik terhadap keberadaan whistleblower, seperti keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menawarkan perlindungan bagi para pelapor dan saksi kasus korupsi e-KTP baru baru ini. Di Indonesia, jaminan hukum dan keamanan bagi whistleblower diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dan diatur dalam pasal 8, 31, dan 36. Apabila sistem yang menghargai keberadaan whistleblower diterapkan di segala sektor, seyogianya akan tercipta kontrol internal yang lebih baik, etis, transparan, dan bebas korupsi. (HA)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *